Presiden: Masalah Papua Dibesar-besarkan

Kompas.com - 05/07/2013, 18:11 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SUZANNE PLUNKETT / POOL / AFPPresiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terganggu dengan peristiwa kekerasan di Papua, khususnya ketika ada keterlibatan anggota TNI atau Polri. Peristiwa tersebut, menurut Presiden, kerap dibesar-besarkan.

Masalah tersebut disinggung dalam pertemuan Indonesia-Australia Annual Leaders Meeting di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/7/2013). Pertemuan dihadiri Perdana Menteri Australia Kevin Rudd dan jajaran pemerintahnya. Adapun SBY didampingi jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Saya sampaikan kepada Kevin Rudd, yang sering dibesar-besarkan, kalau ada prajurit Indonesia, polisi Indonesia, terlibat dalam pelanggaran hukum atau HAM, mereka juga ditindak. Mereka langsung diadili di pengadilan militer dan mendapat sanksi. Ini semangat kita," kata Presiden.

Presiden menambahkan, bahkan dalam beberapa tahun terakhir, banyak anggota Polri/TNI yang menjadi korban penembakan. Pemerintah, kata dia, sudah mengubah pendekatan keamanan dari operasi militer menjadi menjaga keamanan publik.

Selain itu, tambah Presiden, pemerintah lebih melakukan pendekatan kesejahteraan. Otonomi khusus sudah dijalankan. Anggaran dari pusat terus ditingkatkan untuk percepatan pembangunan di berbagai bidang di Papua.

"Bahkan pembicaraan saya dengan para pemimpin Papua, kita sedang melihat yang pas seperti apa otonomi khusus itu. Kalau memang ada plusnya, sepanjang Papua menjadi bagian dari NKRI dan untuk kebaikan Papua dan Indonesia, maka format plus itu dimungkinkan," kata Presiden.

Kepada Pemerintah Australia, Presiden juga menegaskan bahwa Papua merupakan wilayah sah Indonesia. Penegasan itu untuk menjawab propaganda yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka di banyak negara.

Kevin mengatakan, sama seperti pemerintahan sebelumnya, Australia tetap akan mengakui kedaulatan Indonesia. Pemerintah Australia akan membantu untuk menciptakan perdamaian di Papua.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X