Kompas.com - 05/07/2013, 12:23 WIB
Ilustrasi: Sidang Paripurna DPR RI KOMPAS/RADITYA HELABUMIIlustrasi: Sidang Paripurna DPR RI
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kamis (4/7) siang, diskusi untuk mendukung Rancangan Undang-Undang Desa digelar di ruang wartawan Kompleks Parlemen, Jakarta. Judulnya, ”Kenduri Warga
untuk RUU Desa”. Ketua panitia khusus DPR untuk membahas RUU Desa, Akhmad Muqowam, serta dua wakilnya, Khatibul Umam Wiranu dan Budiman Sudjatmiko, hadir di acara itu.

Acara itu hanya salah satu upaya mendukung RUU Desa yang masih dibahas DPR dan  pemerintah. Bentuk dukungan lain beberapa kali dilakukan, misalnya lewat unjuk rasa aparat desa ke Kompleks Parlemen dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam diskusi kemarin, perhatian juga diberikan sejumlah anggota DPR terhadap berbagai aksi mendukung RUU Desa. Hampir selalu ada anggota DPR yang menerima unjuk rasa
ke DPR untuk mendukung RUU itu. Suara dukungan juga terdengar dari Kompleks Parlemen untuk sejumlah wacana, seperti adanya dana untuk pembangunan serta operasional desa sebesar 10 persen dari total APBN tiap tahun.

RUU Desa memang strategis. Sebagian besar rakyat tinggal di desa, yang pada tahun 2012 jumlahnya sekitar 72.900 desa.

Perhatian juga diberikan sejumlah anggota DPR untuk isu lain, seperti pemekaran daerah. Ini, misalnya, diperlihatkan Ahmad Yani dalam Rapat Paripurna DPR tentang pengesahan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) di Sumatera Selatan, 11 Juni lalu. Setelah persetujuan diambil, politisi Partai Persatuan Pembangunan itu keluar dari ruang rapat paripurna.

Saat berjalan di luar ruang rapat, dia dicegat untuk ucapan selamat dan diajak foto bersama sejumlah pendukung pembentukan Kabupaten Muratara yang hadir di Kompleks Parlemen. Sebuah ”kebetulan” yang manis meski Yani bertugas di Komisi III dan pembahasan pembentukan Kabupaten Muratara dilakukan Komisi II.

Yani dikenal sejumlah pendukung pembentukan Kabupaten Muratara karena dia anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I. Wilayah dapil itu antara lain Kabupaten Musi Rawas, induk Kabupaten Muratara. Pemilu 2014, Yani kembali bertarung di dapil tempat Muratara itu berada.

Anggota Komisi III lain, Sarifudin Sudding, dalam Rapat Paripurna DPR, 12 April lalu, bahkan mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada Komisi II DPR terkait pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Sulawesi Tengah. Kabupaten itu menjadi daerah pemilihan Sudding, politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat.

Yani dan Sudding, Senin lalu, melaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada kepolisian karena lembaga swadaya masyarakat itu memasukkan mereka sebagai bagian dari 36 caleg yang diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Yani dan Sudding menuding ICW, antara lain, telah menghina dan mencemarkan nama baik

Inilah gejala umum ketika pemilu makin dekat. Politisi sibuk memoles citra. Menonjolkan yang baik meski itu bukan hasil kerjanya dan berusaha menutupi yang busuk. (M HERNOWO)

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

    Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

    Nasional
    TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

    TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

    Nasional
    Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

    Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

    Nasional
    Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

    Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

    Nasional
    KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

    KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

    Nasional
    Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

    Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

    Nasional
    Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

    Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

    Nasional
    Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

    Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

    [POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

    Nasional
    Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

    Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

    Nasional
    Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

    Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

    Nasional
    Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

    Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

    Nasional
    Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

    Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

    Nasional
    Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

    Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

    Nasional
    Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

    Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X