Kompas.com - 05/07/2013, 05:12 WIB
Politisi senior PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto yang akhirnya ditunjuk sebagai Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) menggantikan almarhum Taufiq Kiemas. Kompas.com/SABRINA ASRILPolitisi senior PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto yang akhirnya ditunjuk sebagai Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) menggantikan almarhum Taufiq Kiemas.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — PDI Perjuangan menyambut baik kedatangan pasangan capres dan cawapres baru yang diusung Partai Hanura, Wiranto-Hary Tanoesoedibjo. Partai berlambang banteng ini mengaku tak gentar meski harus berhadapan dengan pengusaha media yang memiliki dana berlimpah bagi modal politik Partai Hanura dalam Pemilu 2014 itu.

"Kami ini memang nggak punya media. Tapi, bagaimana hasil survei berbicara tingkat elektabilitas PDI Perjuangan tetap di atas. Artinya, kami tetap eksis meski tanpa memiliki media massa," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto seusai acara pembekalan caleg di Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2013).

Politisi senior yang baru saja terpilih sebagai Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat menggantikan almarhum Taufiq Kiemas itu mengaku menghargai ketokohan Wiranto dan Hary Tanoe. Tetapi, ia memastikan pencalonan keduanya tak akan menggoyahkan kepercayaan diri PDI Perjuangan dalam menyongsong Pemilu 2014.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menambahkan, meski tak memiliki media massa, partainya berusaha menjalin hubungan baik dengan seluruh media. Hal ini dinilai menjadi modal dalam pemilu nanti. "Justru kami ini 'punya' semua media, lihat saja yang ada di sini dari semua media. Ya kita punya sama-sama rasa memiliki," seloroh Tjahjo.

Pembekalan caleg

KOMPAS.com/Indra Akuntono Ketua KPK Abraham Samad bersama Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo saat memberi pembekalan pada ratusan caleg PDI Perjuangan, di Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).
Dalam kesempatan itu, Tjahjo mengatakan, PDI Perjuangan sedang memantapkan kaki menyongsong 2014 dengan memperkuat para calon anggota legislatif yang menjadi garda terdepan untuk kembali mendapatkan kursi di parlemen. Karenanya, ujar dia, pembekalan khusus untuk para calon anggota legislatif tingkat nasional digelar tiga hari.

Pembekalan yang diberikan, tutur Tjahjo, tidak hanya terkait masalah politik, tetapi juga jiwa antikorupsi dengan langsung mendatangkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. "Dengan begitu, kami harapkan bisa menciptakan caleg-caleg yang berintegritas dan bersih dari korupsi," tegas Tjahjo.

Seusai pembekalan, lanjut Tjahjo, para calon legislator itu harus terjun ke lapangan. Karena, kata dia, hanya kerja nyata di lapangan yang akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, yang diharapkan bakal berdampak pada elektabilitas partai.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

    Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

    Nasional
    KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

    KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

    Nasional
    OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

    OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

    Nasional
    KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

    KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

    Nasional
    KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Nasional
    Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

    Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

    Nasional
    Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

    Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

    UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

    Nasional
    Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

    Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

    Nasional
    Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

    Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

    UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

    Nasional
    Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

    Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X