Kompas.com - 04/07/2013, 21:24 WIB
Peserta workshop membuat desain poster anti korupsi di Green Artspace, Jalan Abdul Majid Raya, Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (2/12/2012). Green Artspace berkolaborasi dengan ICW dan komunitas seni Serrum memberikan workshop mengenai street art bagi sebelas orang gabungan dari mahasiswa dan siswa SMA, dari workshop ini akan dibuat poster anti korupsi yang rencananya akan ditempelkan di sejumlah titik di Jakarta. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESPeserta workshop membuat desain poster anti korupsi di Green Artspace, Jalan Abdul Majid Raya, Cipete, Jakarta Selatan, Minggu (2/12/2012). Green Artspace berkolaborasi dengan ICW dan komunitas seni Serrum memberikan workshop mengenai street art bagi sebelas orang gabungan dari mahasiswa dan siswa SMA, dari workshop ini akan dibuat poster anti korupsi yang rencananya akan ditempelkan di sejumlah titik di Jakarta.
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan menilai, sikap politisi DPR yang melaporkan ICW ke polisi, setelah merilis 36 nama caleg sementara yang memiliki komitmen memberantas korupsi yang rendah adalah kemunduran demokrasi.

"Sudah terlihat, karakter politisi ini tidak cukup siap membangun demokrasi. Dalam bingkai demokrasi, justru ini merupakan satu setback karena membungkam publik yang mengkritisi mereka," ujar Abdullah di Jakarta, Kamis (4/7/2013).

Abdullah mengakui, 36 caleg sementara itu adalah anggota DPR periode 2009-2014. ICW mengatakan merilis data tersebut atas data yang jelas.

Meski dilaporkan ke polisi, ICW mengaku tak gentar. Malah, ICW mengatakan akan terus mengorek caleg bermasalah.

"Ke depan, kami tidak berhenti di sini. Kami akan merangkul beberapa jaringan. Kami akan menagih akuntabilitas caleg," papar Abdullah.

Buntut dari sikap kritis ini, sejumlah politisi seperti Ahmad Yani dari PPP, Syarifuddin Suding dari Partai Hanura, melaporkan ICW ke polisi. Bagi ICW, konsekuensi demikian sudah diprediksi dan tak membuat mereka gentar.

36 nama caleg sementara hasil rilis ICW yang komitmennya rendah pada pemberantasan korupsi berasal dari Golkar (9 orang), Demokrat (10 orang), PDI Perjuangan (5 orang), PKS (4 orang), Gerindra (3 orang), PPP (2 orang), Hanura (1 orang), PKB (1 orang), dan PBB (1 orang).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB Minta Pusat dan Daerah Bahu-membahu Lakukan Penanganan Darurat Erupsi Semeru

BNPB Minta Pusat dan Daerah Bahu-membahu Lakukan Penanganan Darurat Erupsi Semeru

Nasional
TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

Nasional
Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Nasional
BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

Nasional
Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, 41 Orang Alami Luka Bakar

Erupsi Gunung Semeru, 41 Orang Alami Luka Bakar

Nasional
Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Nasional
AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Polri Usai Jokowi Kritik Polisi Sowan ke Ormas Pembuat Onar | Kronologi Erupsi Gunung Semeru

[POPULER NASIONAL] Respons Polri Usai Jokowi Kritik Polisi Sowan ke Ormas Pembuat Onar | Kronologi Erupsi Gunung Semeru

Nasional
BNPB Kirim Bantuan Logistik Senilai Rp 1,1 Miliar untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

BNPB Kirim Bantuan Logistik Senilai Rp 1,1 Miliar untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kepala BNPB Pastikan Tahapan Penanganan Darurat Erupsi Semeru Berjalan Optimal dan Cepat

Kepala BNPB Pastikan Tahapan Penanganan Darurat Erupsi Semeru Berjalan Optimal dan Cepat

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru, Baru 2 yang Teridentifikasi

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru, Baru 2 yang Teridentifikasi

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, Kemenhub Sebut Penerbangan Masih Beroperasi Normal

Erupsi Gunung Semeru, Kemenhub Sebut Penerbangan Masih Beroperasi Normal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.