Kompas.com - 04/07/2013, 19:10 WIB
|
EditorCaroline Damanik
DIAN MAHARANI Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Benny Mamoto dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri oleh seorang pengusaha bernama Helena (39). Benny dituduh melakukan penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHP.

Laporan tersebut telah dibuat dengan nomor laporan LP/568/VI/2013/Bareskrim pada 28 Juni 2013 dengan terlapor Benny Mamoto dan kawan-kawan. Benny diduga melakukan tindak pidana penggelapan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP. Saat dikonfimasi melalui sambungan telepon, Benny membantah tuduhan tersebut. Dia mengaku tidak mengenal Helena.

"Saya tidak mengenal si pelapor dan tidak pernah ketemu pelapor," kata Benny saat dihubungi wartawan, Kamis (4/7/2013).

Menurut Benny, laporan tersebut merupakan rekayasa. Hal itu dianggap bagian dari perlawanan terhadap pemberantasan korupsi. Benny mengatakan, banyak pihak yang tidak menyukai dirinya, khususnya sindikat narkoba.

"Saya tahu itu rekayasa dari mana. Itu rekayasa dari sindikat-sindikat narkoba itu. Tidak hanya ini, sudah macem-macem. Yang jelas, saya tidak pernah ketemu orang itu karena semua yang nanganin penyidik," terangnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Helena merupakan pengusaha PT SMC bidang tukar nilai mata uang. Pada bulan Februari 2012, saat PT SMC akan melakukan transaksi di bank, diketahui rekeningnya telah diblokir dengan alasan adanya transaksi mencurigakan. Pemberitahuan itu disampaikan pihak bank, di antaranya Bank Mega dan Bank BII. Pemblokiran kemudian diketahui dilakukan oleh BNN sesuai surat yang diterima oleh PPATK.

Rekening PT SMC diduga bertransaksi dengan pemilik rekening BCA bernama WW, yang dicurigai terlibat transaksi untuk narkoba. Pemblokiran disebut ditandatangani oleh BNN, yakni Benny Mamoto. Menurut Helena, sejak pemblokiran tersebut, tidak ada kejelasan dari BNN. Helena mengaku sangat dirugikan karena harus menanggung biaya operasional BNN hingga membayar ratusan juta rupiah untuk membuka rekening tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji Dicabut

DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji Dicabut

Nasional
Airlangga: Presiden Ingatkan Penggunaan PeduliLindungi Tidak Boleh Kendor

Airlangga: Presiden Ingatkan Penggunaan PeduliLindungi Tidak Boleh Kendor

Nasional
Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

Nasional
Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

Nasional
Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

Nasional
Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

Nasional
Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Bandung

Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Bandung

Nasional
Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

Nasional
Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

Nasional
Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

Nasional
PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

Nasional
Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi 'Presidential Threshold', PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi "Presidential Threshold", PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua

Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.