Kompas.com - 04/07/2013, 18:52 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (24/4/2013) kembali meriksa Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono untuk penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah terkait dana bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung. Setyabudi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Herry Nurhayat (HN).

KOMPAS/ALIF ICHWANKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (24/4/2013) kembali meriksa Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono untuk penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah terkait dana bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung. Setyabudi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Herry Nurhayat (HN).
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Rekonstruksi atau reka ulang kasus dugaan suap kepada hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono, Kamis (4/7/2013), berlangsung di sejumlah tempat. Salah satu tempat tersebut adalah rumah karaoke bernama Venetian Karaoke di Jalan Pasirkaliki, Bandung, Jawa Barat. Rekonstruksi di rumah karaoke ini melibatkan dua tersangka, yakni Hakim Setyabudi dan Ketua Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengungkapkan, rekonstruksi dilakukan di Venetian Karaoke karena kemungkinan terjadi pertemuan di tempat itu. Saat ditanya mengenai dugaan adanya pemberian dari Toto kepada Hakim Setyabudi dalam bentuk jasa hiburan malam, Johan mengaku belum tahu. "Belum sampai ke situ," ujarnya.

Selain di rumah karaoke, rekonstruksi digelar di Hotel Topas, Money Changer Dollarindo, serta di sebuah vila di kawasan Ujung Berung, Bandung. Rekonstruksi juga dilakukan di kediaman Wali Kota Bandung Dada Rosada di Jalan Tirtasari II No 12 RT 12 RW 09, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari; di kantor Dada di Pemerintah Kota Bandung; dan di rumah mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Sareh Wiyono.

Menurut Johan, rekonstruksi yang dilakukan mulai Rabu (4/7/2013) tersebut kemungkinan akan selesai pada hari ini. "Apabila hari ini menurut penyidik belum selesai, akan dilakukan besok. Kalau cukup hari ini, ya selesai hari ini. Saya belum dapat info lebih lanjut," kata Johan.

Dalam kasus dugaan penyuapan kepada Hakim Setyabudi, KPK mulanya menetapkan empat tersangka. Keempatnya adalah Toto, Setyabudi, Asep Triana yang diduga sebagai orang suruhan Toto, dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, Herry Nurhayat.

Dalam pengembangannya, KPK kemudian menetapkan Dada dan mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung Edi Siswadi sebagai tersangka. Pemberian suap kepada Hakim Setyabudi ini diduga berkaitan dengan perkara korupsi bantuan sosial Pemkot Bandung yang ditangani PN Bandung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

    Nasional
    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

    Nasional
    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

    Nasional
    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

    Nasional
    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

    Nasional
    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

    Nasional
    Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

    Hasil Survei: 2,3 Persen Responden Dapat Vaksin Booster, 0,2 Persen Bukan Nakes

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

    Pemerintah Siapkan Dua Kawasan Industri Halal di NTB

    Nasional
    KPK Geledah 5 Lokasi di Hulu Sungai Utara Terkait Dugaan Suap

    KPK Geledah 5 Lokasi di Hulu Sungai Utara Terkait Dugaan Suap

    Nasional
    Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang 'Back Up' Mafia Tanah

    Jokowi: Jangan Ada Penegak Hukum yang "Back Up" Mafia Tanah

    Nasional
    Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

    Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia, LBH Jakarta: Mestinya Klarifikasi, Bukan Kriminalisasi

    Nasional
    Puan Minta Sekolah Tak Curi Start Pertemuan Tatap Muka, Keselamatan Murid Prioritas

    Puan Minta Sekolah Tak Curi Start Pertemuan Tatap Muka, Keselamatan Murid Prioritas

    Nasional
    Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

    Periksa Sekda Probolinggo, KPK Dalami Pemberian Uang dari ASN untuk Jabat Kades

    Nasional
    Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

    Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah Hasil Penyelesaian Konflik Agraria

    Nasional
    BNPB Kirimkan 3 Juta Masker untuk Menunjang Kegiatan PON XX

    BNPB Kirimkan 3 Juta Masker untuk Menunjang Kegiatan PON XX

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.