Kompas.com - 04/07/2013, 16:19 WIB
Para Kapolda yang baru dilantik, yaitu Kapolda Metro Jaya, Irjen Putut Bayuseno, Kapolda Jawa Barat, Brigjen Tubagus Anis Angkawijaya, dan Kapolda Sulawesi tenggara, Brigjen Ngadino (kiri ke kanan) berjabat tangan usai dilantik Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, di Ruang Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (31/10/2012). Irjen Putut Bayuseno menggantikan Irjen Untung S Rajab yang memasuki masa purnatugas di Polda Metro Jaya. Brigjen Tubagus Anis Angkawijaya menggantikan Irjen Putut Bayuseno di Polda Jabar. TRIBUN/DANY PERMANA DANY PERMANAPara Kapolda yang baru dilantik, yaitu Kapolda Metro Jaya, Irjen Putut Bayuseno, Kapolda Jawa Barat, Brigjen Tubagus Anis Angkawijaya, dan Kapolda Sulawesi tenggara, Brigjen Ngadino (kiri ke kanan) berjabat tangan usai dilantik Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, di Ruang Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (31/10/2012). Irjen Putut Bayuseno menggantikan Irjen Untung S Rajab yang memasuki masa purnatugas di Polda Metro Jaya. Brigjen Tubagus Anis Angkawijaya menggantikan Irjen Putut Bayuseno di Polda Jabar. TRIBUN/DANY PERMANA
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, calon kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo harus berani melakukan perubahan di tubuh Polri dan independen. Calon Kapolri diminta tidak masuk dalam pusaran politik dan kepentingan penguasa negeri ini.

“Kriteria calon kapolri harus punya konsistensi dalam bertindak, independen, berorientasi pada hukum bukan pada kelompok atau orang. Dalam kondisi organisasi diperlukan pemimpin yang betul-betul punya keberanian organisasi secara mendasar,” ujar Bambang saat dihubungi, Kamis (4/7/2013).

Dari sejumlah nama calon Kapolri yang muncul, menurutnya, belum ada yang memenuhi kriteria yang dimaksud. Bambang pesimistis terhadap pemilihan calon kapolri yang ditentukan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kalau dilihat dari calon yang ada saya pesimistis,” ujarnya.

Pergantian Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada tahun ini pun dinilai sarat kepentingan politik. Sebab, pergantian dilakukan sebelum masuknya masa pensisun Timur yakni awal 2014 dan menjelang tahun politik. Presiden nantinya akan menyerahkan nama calon kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. “Saya kurang setuju kalau Presiden. Nanti di DPR pun pilihlah kapolri yang independen, jangan yang nurut,” katanya.

Menurut Bambang, untuk memunculkan pemimpin yang berani itu, kapolri harus didukung jenderal polisi senior lainnya. Mereka harus secara bersama-sama melakukan pengawasan.

Mereka yang berpotensi menjadi calon kapolri yakni masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai kepala Kepolisian daerah. Nama-nama yang beredar sebagai calon kapolri untuk jenderal bintang tiga, yaitu Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar.

Untuk jenderal bintang dua, nama yang disebut-sebut berpotensi, yaitu Kadiv TI Inspektur Jenderal (Pol) Tubagus Anis Angkawijaya yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, dan Kakorlantas Irjen Pudji Hartanto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian mereka yang saat ini menjabat pimpinan daerah, yaitu Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution, Kapolda Bali Irjen Arief Wachyuhadi, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno. Jenderal bintang dua ini harus naik menjadi jenderal bintang tiga terlebih dahulu untuk memenuhi syarat menjadi kapolri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Nasional
POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Covid-19 | Polri Minta Maaf soal Pemerkosaan oleh Polisi

[POPULER NASIONAL] Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Covid-19 | Polri Minta Maaf soal Pemerkosaan oleh Polisi

Nasional
POGI Ingatkan Risiko Persalinan Prematur akibat Covid-19

POGI Ingatkan Risiko Persalinan Prematur akibat Covid-19

Nasional
Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan, Moeldoko: Covid-19 Menyerang Tak Pandang Bulu

Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan, Moeldoko: Covid-19 Menyerang Tak Pandang Bulu

Nasional
Covid-19 Melonjak Drastis, Moeldoko Minta Masyarakat Saling Jaga dengan 5M

Covid-19 Melonjak Drastis, Moeldoko Minta Masyarakat Saling Jaga dengan 5M

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Terapkan Mekanisme PPKM Mikro secara Benar

Satgas Covid-19 Minta Pemda Terapkan Mekanisme PPKM Mikro secara Benar

Nasional
Rekor Kasus Harian Covid-19, Peningkatan Dua Kali Lipat di Pulau Jawa

Rekor Kasus Harian Covid-19, Peningkatan Dua Kali Lipat di Pulau Jawa

Nasional
Vonis 4 Tahun Penjara bagi Rizieq Shihab dalam Kasus 'Swab Test' RS Ummi

Vonis 4 Tahun Penjara bagi Rizieq Shihab dalam Kasus "Swab Test" RS Ummi

Nasional
Moeldoko Menyayangkan Masih Ada Masyarakat Abaikan Bahaya Pandemi Covid-19

Moeldoko Menyayangkan Masih Ada Masyarakat Abaikan Bahaya Pandemi Covid-19

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 Patuhi Prosedur Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 Patuhi Prosedur Isolasi Mandiri

Nasional
Satgas: Tak Perlu Panik dan Buru-buru ke RS jika Hasil PCR Positif Covid-19

Satgas: Tak Perlu Panik dan Buru-buru ke RS jika Hasil PCR Positif Covid-19

Nasional
Targetkan Vaksinasi Selesai Akhir Tahun, Menkes: Penyuntikan Vaksin Harus 2 Juta Per Hari

Targetkan Vaksinasi Selesai Akhir Tahun, Menkes: Penyuntikan Vaksin Harus 2 Juta Per Hari

Nasional
Satgas: Tak Semua Pasien Covid-19 Harus ke RS, Dahulukan yang Bergejala Sedang-Berat

Satgas: Tak Semua Pasien Covid-19 Harus ke RS, Dahulukan yang Bergejala Sedang-Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X