Calon Kapolri Harus Berani dan Independen

Kompas.com - 04/07/2013, 16:19 WIB
Para Kapolda yang baru dilantik, yaitu Kapolda Metro Jaya, Irjen Putut Bayuseno, Kapolda Jawa Barat, Brigjen Tubagus Anis Angkawijaya, dan Kapolda Sulawesi tenggara, Brigjen Ngadino (kiri ke kanan) berjabat tangan usai dilantik Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, di Ruang Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (31/10/2012). Irjen Putut Bayuseno menggantikan Irjen Untung S Rajab yang memasuki masa purnatugas di Polda Metro Jaya. Brigjen Tubagus Anis Angkawijaya menggantikan Irjen Putut Bayuseno di Polda Jabar. TRIBUN/DANY PERMANA DANY PERMANAPara Kapolda yang baru dilantik, yaitu Kapolda Metro Jaya, Irjen Putut Bayuseno, Kapolda Jawa Barat, Brigjen Tubagus Anis Angkawijaya, dan Kapolda Sulawesi tenggara, Brigjen Ngadino (kiri ke kanan) berjabat tangan usai dilantik Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, di Ruang Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (31/10/2012). Irjen Putut Bayuseno menggantikan Irjen Untung S Rajab yang memasuki masa purnatugas di Polda Metro Jaya. Brigjen Tubagus Anis Angkawijaya menggantikan Irjen Putut Bayuseno di Polda Jabar. TRIBUN/DANY PERMANA
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, calon kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo harus berani melakukan perubahan di tubuh Polri dan independen. Calon Kapolri diminta tidak masuk dalam pusaran politik dan kepentingan penguasa negeri ini.

“Kriteria calon kapolri harus punya konsistensi dalam bertindak, independen, berorientasi pada hukum bukan pada kelompok atau orang. Dalam kondisi organisasi diperlukan pemimpin yang betul-betul punya keberanian organisasi secara mendasar,” ujar Bambang saat dihubungi, Kamis (4/7/2013).

Dari sejumlah nama calon Kapolri yang muncul, menurutnya, belum ada yang memenuhi kriteria yang dimaksud. Bambang pesimistis terhadap pemilihan calon kapolri yang ditentukan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kalau dilihat dari calon yang ada saya pesimistis,” ujarnya.

Pergantian Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada tahun ini pun dinilai sarat kepentingan politik. Sebab, pergantian dilakukan sebelum masuknya masa pensisun Timur yakni awal 2014 dan menjelang tahun politik. Presiden nantinya akan menyerahkan nama calon kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. “Saya kurang setuju kalau Presiden. Nanti di DPR pun pilihlah kapolri yang independen, jangan yang nurut,” katanya.

Menurut Bambang, untuk memunculkan pemimpin yang berani itu, kapolri harus didukung jenderal polisi senior lainnya. Mereka harus secara bersama-sama melakukan pengawasan.

Mereka yang berpotensi menjadi calon kapolri yakni masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai kepala Kepolisian daerah. Nama-nama yang beredar sebagai calon kapolri untuk jenderal bintang tiga, yaitu Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala BNN Komjen Anang Iskandar.

Untuk jenderal bintang dua, nama yang disebut-sebut berpotensi, yaitu Kadiv TI Inspektur Jenderal (Pol) Tubagus Anis Angkawijaya yang sebelumnya menjabat Kapolda Jawa Barat, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi, dan Kakorlantas Irjen Pudji Hartanto.

Kemudian mereka yang saat ini menjabat pimpinan daerah, yaitu Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution, Kapolda Bali Irjen Arief Wachyuhadi, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Bayu Seno. Jenderal bintang dua ini harus naik menjadi jenderal bintang tiga terlebih dahulu untuk memenuhi syarat menjadi kapolri.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yurianto: Masker Tak Bisa Membunuh Virus Corona, Sebaiknya Tetap Cuci Tangan Pakai Sabun

Yurianto: Masker Tak Bisa Membunuh Virus Corona, Sebaiknya Tetap Cuci Tangan Pakai Sabun

Nasional
Pakar: Masker Kain Jadi Pilihan Terakhir untuk Cegah Penularan Covid-19

Pakar: Masker Kain Jadi Pilihan Terakhir untuk Cegah Penularan Covid-19

Nasional
12.548 ABK WNI di Luar Negeri Tak Bisa Bekerja Akibat Covid-19

12.548 ABK WNI di Luar Negeri Tak Bisa Bekerja Akibat Covid-19

Nasional
Pemerintah Sebut Sekitar 349.000 APD Telah Didistribusikan

Pemerintah Sebut Sekitar 349.000 APD Telah Didistribusikan

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Terima Donasi Rp 66,5 Miliar dari Masyarakat

Gugus Tugas Covid-19 Terima Donasi Rp 66,5 Miliar dari Masyarakat

Nasional
Jokowi Sebut RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Nantinya Dijadikan Pusat Riset Penyakit Menular

Jokowi Sebut RS Darurat Covid-19 Pulau Galang Nantinya Dijadikan Pusat Riset Penyakit Menular

Nasional
Ini Sebaran 157 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 16 Provinsi

Ini Sebaran 157 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 16 Provinsi

Nasional
Jubir Pemerintah: Saat ini Belum Ada Obat dan Vaksin untuk Sembuhkan Covid-19

Jubir Pemerintah: Saat ini Belum Ada Obat dan Vaksin untuk Sembuhkan Covid-19

Nasional
Wabah Corona, Lebih dari 6.500 Spesimen Sudah Diuji dengan Tes PCR

Wabah Corona, Lebih dari 6.500 Spesimen Sudah Diuji dengan Tes PCR

Nasional
Temuan Ombudsman: RS Rujukan Belum Sepenuhnya Siap Terima Pasien Covid-19

Temuan Ombudsman: RS Rujukan Belum Sepenuhnya Siap Terima Pasien Covid-19

Nasional
300 Polisi Positif Usai Jalani Rapid Test, Kapusdokkes: Belum Tentu Covid-19

300 Polisi Positif Usai Jalani Rapid Test, Kapusdokkes: Belum Tentu Covid-19

Nasional
Menkumham Dukung DPR Surati Presiden agar Kirim Surpres Pembahasan RUU Carry Over

Menkumham Dukung DPR Surati Presiden agar Kirim Surpres Pembahasan RUU Carry Over

Nasional
Menkumham Sebut Paspor Jemaah Haji 80 Persen Sudah Selesai

Menkumham Sebut Paspor Jemaah Haji 80 Persen Sudah Selesai

Nasional
KSP: Penerapan PSBB di Daerah Didasarkan Pertimbangan Lengkap

KSP: Penerapan PSBB di Daerah Didasarkan Pertimbangan Lengkap

Nasional
UPDATE 1 April: Ada 149 Kasus Baru Positif Covid-19, Tersebar di 13 Provinsi

UPDATE 1 April: Ada 149 Kasus Baru Positif Covid-19, Tersebar di 13 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X