Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Apakah Konvensi Tepat untuk Tentukan Capres?

Kompas.com - 04/07/2013, 02:47 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa partai mulai memunculkan kandidat-kandidat yang akan diusung dalam Pemilu Presiden 2014. Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih menimbang-nimbang untuk mengikuti langkah itu. Bahkan, cara untuk menentukan calon yang akan mereka usung, termasuk konvensi, masih dalam kajian.

"PPP masih kaji lagi apakah konvensi itu harus dilaksanakan atau perlu, apakah konvensi cocok untuk jaring calon presiden," ujar Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Rabu (3/7/2013). Dia mengatakan, ada beberapa pihak yang meragukan mekanisme konvensi merupakan cara yang tepat untuk menjaring bakal calon presiden dan wakil presiden.

PPP, kata Suryadharma, tak mau  gegabah memutuskan konvensi sebagai cara untuk menentukan bakal kandidat mereka, apalagi bila ternyata konvensi menghasilkan kader internal sebagai bakal calon itu dikhawatirkan justru yang didapat adalah pandangan negatif untuk PPP. "Jangan-jangan konvensi bagi PPP berbuah jadi citra buruk. Karenanya, masih kami pertimbangkan," ujar dia.

Sebagai bahan kajian pula, lanjut Suryadharma, PPP melihat konvensi capres yang pernah ada sebelumnya. Di antara rujukan itu adalah konvensi di Amerika Serikat atau konvensi Partai Golkar di tataran domestik.

Suryadharma mengakui konvensi Partai Golkar memang terbukti menaikkan elektabilitas partai itu. Dilihat dari sisi itu, kalaupun PPP akan menggelar konvensi, mekanisme yang tepat masih akan ditimbang-timbang. "PPP konvensi seperti apa? Kalau digelar apakah untuk internal atau eksternal. Kalau internal banyak yang bilang enggak ada gunanya," imbuh dia.

Sejauh ini, partai peserta Pemilu 2014 yang sudah menyatakan akan menggelar konvensi adalah Partai Demokrat. Partai itu rencananya menggelar konvensi secara terbuka dengan mengundang bakal calon presiden dari internal maupun eksternal Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

    Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

    Nasional
    Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

    Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

    Nasional
    PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

    PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

    Nasional
    Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

    Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

    Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

    Nasional
    Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

    Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

    Nasional
    Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

    Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

    Nasional
    KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

    KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

    Nasional
    Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

    Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

    Nasional
    Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

    Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

    Nasional
    Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

    Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

    Nasional
    Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

    Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

    Nasional
    Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

    Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

    Nasional
    Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

    Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

    Nasional
    Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

    Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com