Kompas.com - 03/07/2013, 14:10 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013). KOMPAS.com/Sandro GatraPresiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
— Persatuan Guru Republik Indonesia kembali mengeluhkan nasib guru bantu dan guru honorer. Keluhan itu disampaikan Ketua PGRI Pusat Sulistyo kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat Kongres XXI PGRI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Bagaimana tanggapan Presiden atas keluhan guru?

Presiden mengisahkan, sejak 2004, istrinya, Ani Yudhoyono, sudah menerima ribuan keluhan dari guru bantu dan guru honorer melalui pesan singkat. Keluhan itu disampaikan dengan cara beragam. Kata Presiden, ada yang setengah marah, marah, dan marah sekali.

"Ketika diangkat jadi PNS, jadi guru, lupa berterima kasih, meskipun ada juga yang berterima kasih. Tidak apa-apa. Artinya kita juga memikirkan," kata Presiden disambut tawa ribuan guru yang hadir.

Presiden lalu menyinggung ketika dirinya melihat kondisi pegawai honorer tahun 2005. Saat itu, Pemerintah kemudian merespons dengan mengeluarkan kebijakan mengangkat jutaan pegawai honorer menjadi PNS.

Namun, lanjut Presiden, proses pengangkatan PNS saat ini menjadi masalah karena daerah tidak menghitung kebutuhan secara cermat.

Untuk menjawab keluhan PGRI, Presiden menginstruksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi untuk mengundang gubernur seluruh Indonesia membicarakan masalah tersebut.

"Mari kita carikan solusinya. Kita tata bagaimana proses pengangkatannya, kemudian dibikin (aturan). Saya ingin tahun depan sudah dimulai. Insya Allah pada saatnya nanti tidak ada lagi masalah seperti ini," kata Presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.