Dugaan Suap Pajak Master Steel, Dirjen Pajak Turut Dipanggil KPK

Kompas.com - 03/07/2013, 11:52 WIB
Dirjen Pajak, Fuad Rachmany (kiri), bersama Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto (kanan), memberikan keterangan dalam konferensi pers bersama di kantor KPK, Kamis (7/6/2012). Mereka menanggapi soal tertangkapnya tiga pegawai pajak, karena diduga menerima suap dari sebuah perusahaan. TRIBUNNEWS/Dany PermanaDirjen Pajak, Fuad Rachmany (kiri), bersama Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto (kanan), memberikan keterangan dalam konferensi pers bersama di kantor KPK, Kamis (7/6/2012). Mereka menanggapi soal tertangkapnya tiga pegawai pajak, karena diduga menerima suap dari sebuah perusahaan.
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi turut menjadwalkan pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany terkait penyidikan kasus dugaan suap kepengurusan masalah pajak PT The Master Steel, Rabu (3/7/2013). Fuad dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi meringankan atas permintaan pihak tersangka kasus tersebut, Direktur PT The Master Steel Diah Soembedi.

Selain memanggil Fuad, KPK menjadwalkan pemeriksaan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto sebagai saksi meringankan dalam kasus yang sama.

“Fuad dan Kuntoro dipanggil sebagai saksi meringankan atas permintaan tersangka DS (Diah Soembedi) dan EK (Effendi Komala) dalam kasus pengurusan pajak PT MS (Master Steel),” kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkat.

KPK memanggil Fuad dan Kuntoro atas permintaan pihak tersangka. Beberapa waktu lalu, pengacara Diah dan Effendi, Tito Hananta, mengaku telah mengajukan surat kepada KPK yang isinya meminta agar sejumlah orang diperiksa sebagai saksi yang dianggap dapat meringankan para tersangka.


Selain Fuad dan Kuntoro, pihak Diah dan Effendi mengajukan saksi meringankan lainnya, yakni Kepala Kanwil Pajak Jakarta Timur Haryo Damar, serta konsultan pajak PT The Master Steel Ruben Hutabarat dan Ngadiman.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Diah, Effendi, dan petinggi PT Master Steel lainnya, Tedy Muliawan sebagai tersangka. Ketiganya diduga bersama-sama menyuap pegawai Direktorat Jenderal Pajak Eko Darmayanto dan Mohamad Dian Irwan terkait penanganan masalah pajak PT The Master Steel. Perusahaan baja tersebut diduga menunggak pembayaran pajak sekitar Rp 120 miliar.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK beberapa waktu lalu. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK meringkus Eko, Dian, Teddy, dan Effendi. Beberapa saat setelah penangkapan, Fuad memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Dalam jumpa pers tersebut, Fuad menyatakan bahwa PT The Master Steel tercatat sebagai perusahan bermasalah dalam pembayaran pajak.

Ada semacam upaya untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Fuad juga menyatakan bahwa masalah pajak PT The Master Steel tersebut sudah masuk penyidikan Dirjen Pajak.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

Nasional
Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Nasional
Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Nasional
Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Nasional
Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X