Kompas.com - 03/07/2013, 11:35 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad saat berpidato dalam acara pembekalan cakon anggota legislatif dari PDIP, di Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013). KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad saat berpidato dalam acara pembekalan cakon anggota legislatif dari PDIP, di Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad hadir dalam acara pembekalan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, di Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013). Abraham yang tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 dengan mengenakan batik bercorak merah ini menyampaikan pidatonya dengan berapi-api.

Beberapa hal yang ia sampaikan adalah mengenai fokus KPK dalam tiga sektor penting yang regulasinya harus segera diperbaiki, yakni ketahanan pangan plus, energi, dan lingkungan, serta sumber pendapatan negara.

Mengenai ketahanan pangan plus, Abraham bersikukuh Indonesia tak perlu mengimpor bahan pokok makanan karena sumber daya alam yang dimiliki sangat luar biasa.

"KPK konsen pada sektor ketahanan pangan. Faktanya kita penghasil, tapi kita masih mengimpor seperti beras, dan kedelai. Ada regulasi memungkinkan terjadinya impor karena ada permainan antara pengimpor dan penentu kebijakan. Fokus pada sektor ini, kalau didiamkan sektor pangan akan hancur," kata Abraham.

Sektor kedua yang juga disoroti KPK, lanjut Abraham, adalah energi dan lingkungan. Ia mengaitkannya dengan pengelolaan sumber daya alam yang dianggapnya masih belum maksimal. Menurut Abraham, hal ini terjadi karena lemahnya regulasi yang mengatur.

Abraham menuturkan, bila sumber daya alam Indonesia dikelola dengan baik, maka negara akan mendapatkan pendapatan sekitar Rp 15.000 triliun per tahun. Bila dibagi dengan jumlah warga negara Indonesia, maka setiap warga akan mendapatkan Rp 20 juta di setiap bulannya.

"Rakyat menderita, itu karena kesalahan mengelola sumber daya alam. Hanya mengalir ke beberapa orang, dan rakyat tidak dibagi rata. Kita bukan negara miskin, cuma tidak bisa mengelola. Makanya KPK ingin konsen, ingin memperbaiki regulasi ini," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selama menyampaikan pidatonya, seluruh peserta dalam acara pembekalan caleg PDI Perjuangan tak henti-hentinya bertepuk tangan. Bahkan beberapa peserta tampak juga memekikkan kata-kata "Merdeka... merdeka".Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.