Kompas.com - 03/07/2013, 11:35 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad saat berpidato dalam acara pembekalan cakon anggota legislatif dari PDIP, di Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013). KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad saat berpidato dalam acara pembekalan cakon anggota legislatif dari PDIP, di Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad hadir dalam acara pembekalan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, di Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013). Abraham yang tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 dengan mengenakan batik bercorak merah ini menyampaikan pidatonya dengan berapi-api.

Beberapa hal yang ia sampaikan adalah mengenai fokus KPK dalam tiga sektor penting yang regulasinya harus segera diperbaiki, yakni ketahanan pangan plus, energi, dan lingkungan, serta sumber pendapatan negara.

Mengenai ketahanan pangan plus, Abraham bersikukuh Indonesia tak perlu mengimpor bahan pokok makanan karena sumber daya alam yang dimiliki sangat luar biasa.

"KPK konsen pada sektor ketahanan pangan. Faktanya kita penghasil, tapi kita masih mengimpor seperti beras, dan kedelai. Ada regulasi memungkinkan terjadinya impor karena ada permainan antara pengimpor dan penentu kebijakan. Fokus pada sektor ini, kalau didiamkan sektor pangan akan hancur," kata Abraham.

Sektor kedua yang juga disoroti KPK, lanjut Abraham, adalah energi dan lingkungan. Ia mengaitkannya dengan pengelolaan sumber daya alam yang dianggapnya masih belum maksimal. Menurut Abraham, hal ini terjadi karena lemahnya regulasi yang mengatur.

Abraham menuturkan, bila sumber daya alam Indonesia dikelola dengan baik, maka negara akan mendapatkan pendapatan sekitar Rp 15.000 triliun per tahun. Bila dibagi dengan jumlah warga negara Indonesia, maka setiap warga akan mendapatkan Rp 20 juta di setiap bulannya.

"Rakyat menderita, itu karena kesalahan mengelola sumber daya alam. Hanya mengalir ke beberapa orang, dan rakyat tidak dibagi rata. Kita bukan negara miskin, cuma tidak bisa mengelola. Makanya KPK ingin konsen, ingin memperbaiki regulasi ini," ujarnya.

Selama menyampaikan pidatonya, seluruh peserta dalam acara pembekalan caleg PDI Perjuangan tak henti-hentinya bertepuk tangan. Bahkan beberapa peserta tampak juga memekikkan kata-kata "Merdeka... merdeka".Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Nasional
Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Nasional
Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Nasional
Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Nasional
Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Nasional
Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

Nasional
Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

Nasional
KSAU: Marsdya Andyawan Martono Tepat Pimpin Koopsudnas

KSAU: Marsdya Andyawan Martono Tepat Pimpin Koopsudnas

Nasional
Kasus Omicron Merangkak Naik, Kebijakan Pembatasan Mobilitas Masyarakat Disorot

Kasus Omicron Merangkak Naik, Kebijakan Pembatasan Mobilitas Masyarakat Disorot

Nasional
Kemendagri: Pencegahan Ekstremisme Perlu Dilakukan hingga ke Tingkat Desa

Kemendagri: Pencegahan Ekstremisme Perlu Dilakukan hingga ke Tingkat Desa

Nasional
Tersangka Suap Dana PEN Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Punya Harta Rp 7,3 M

Tersangka Suap Dana PEN Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Punya Harta Rp 7,3 M

Nasional
DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering 'Nyelonong' Masuk ke Wilayah RI

DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering "Nyelonong" Masuk ke Wilayah RI

Nasional
Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik 'Rem Darurat' Menangani Penyebaran Omicron

Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik "Rem Darurat" Menangani Penyebaran Omicron

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta 'Upah' 3 Persen

Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta "Upah" 3 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.