Kompas.com - 03/07/2013, 11:21 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan surat yang menyatakan  tidak bisa hadir dalam rapat dengan Timwas Century, Rabu (3/7/2013). Kompas.com/SABRINA ASRILKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan surat yang menyatakan tidak bisa hadir dalam rapat dengan Timwas Century, Rabu (3/7/2013).
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali tidak memenuhi undangan dari Timwas Century, Rabu (3/7/2013). KPK sudah tiga kali mangkir dari panggilan timwas. Anggota Timwas Century dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, meminta DPR untuk segera memanggil paksa pimpinan KPK.

"Saya mengusulkan dipanggil paksa, karena mengacu pada undang-undang MD3, hal ini bisa dilakukan kalau sampai tiga kali berturut-turut tidak hadir juga," ujar Hendrawan di Kompleks Parlemen, Rabu (3/7/2013).

KPK juga menyerahkan surat resminya hari ini kepada Wakil Ketua DPR Sohibul Iman. Di dalam surat dengan nomor B1637/01/07/2013 itu, disebutkan Ketua KPK tidak bisa memenuhi undangan Timwas Century karena pada waktu bersamaan juga harus menghadiri undangan pembekalan caleg DPR RI Tahap II yang merupakan undangan dari DPP PDI Perjuangan.

Menurut Hendrawan, hal ini hanyalah alasan yang dipakai KPK. "Seharusnya kalau memang KPK itu isi acara di PDI-P pagi, siang bisa datang. Setahu saya KPK di PDI Perjuangan-nya hanya pukul 10.30-11.30," imbuh Hendrawan.

Oleh karena itu, Hendrawan mengaku kecewa dengan ketidakhadiran KPK tersebut. "Timwas kecewa sekali karena Timwas mempunyai harapan besar kepada KPK," tutur anggota Komisi VI DPR ini.

Sebelumnya, KPK sudah dua kali tidak memenuhi undangan Timwas Century. Pekan lalu, pimpinan KPK tidak bisa hadir karena banyak yang berada di luar kota. KPK juga tidak hadir pada awal Juni dengan alasan tidak bisa memenuhi undangan Timwas yang berniat menggali keterangan tentang hasil pemeriksaan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Washington DC, Amerika Serikat.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

    Nasional
    Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

    Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

    Nasional
    Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

    Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

    Nasional
    Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

    Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

    Nasional
    Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

    Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

    Nasional
    Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

    Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

    Nasional
    Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

    Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

    Nasional
    Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

    Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

    Nasional
    Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

    Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

    Nasional
    Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

    Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

    Nasional
    Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

    Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

    Nasional
    Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

    Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

    Nasional
    Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

    Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

    Nasional
    Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

    Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

    Nasional
    Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

    Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.