Kompas.com - 03/07/2013, 06:45 WIB
Pemilik MNC Grup, Harry Tanoe Soedibyo berbicara dalam konferensi pers di kantor DPP Hanura Jakarta Pusat, Minggu (17/2/2013). Setelah menyatakan keluar dari Partai Nasdem, Hary Tanoe resmi bergabung ke Partai Hanura dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. TRIBUNNEWS/HERUDIN HERUDINPemilik MNC Grup, Harry Tanoe Soedibyo berbicara dalam konferensi pers di kantor DPP Hanura Jakarta Pusat, Minggu (17/2/2013). Setelah menyatakan keluar dari Partai Nasdem, Hary Tanoe resmi bergabung ke Partai Hanura dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Penulis Sandro Gatra
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Hanura berkaca kepada kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2004 dan 2009 ketika partai ini menetapkan Wiranto sebagai bakal calon presiden dan Hary Tanoesoedibjo sebagai bakal calon wakil presiden untuk Pemilu 2014. Hanura yakin ujungnya partai politik lain akan merapat.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Hanura Saleh Husein mengatakan, perolehan suara Partai Demokrat di Pemilu Legislatif 2004 hanya sekitar 7 persen. Namun, kata dia, parpol lain akhirnya ikut mendukung pasangan yang ditetapkan partai itu, yakni SBY-Jusuf Kalla. Begitu pula pada Pilpres 2009, parpol lain kembali mendukung SBY meski Boediono yang menjadi pendampingnya bukan dari parpol.

Saleh yakin nantinya parpol lain akan berkoalisi dengan Partai Hanura mendukung Wiranto-Hary. "Kami lihat pengalaman dua pemilu sebelumnya," kata Saleh di Jakarta, Rabu (3/7/2013), ketika ditanya soal deklarasi Wiranto-Hary jauh hari, bahkan sebelum Pemilu Legislatif 2014 digelar.

Menurut Saleh, untuk mengusung Wiranto-Hary, partainya sudah memikirkan persyaratan ambang batas perolehan kursi parlemen sebesar 3,5 persen maupun ambang batas pencalonan presiden, yakni 20 persen perolehan suara kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Untuk menjawab syarat itu, kata dia, seluruh kader Partai Hanura harus bekerja keras.

Meski parpol besar tidak ingin mengubah syarat ambang batas pencalonan presiden, menurut dia, besaran angka itu masih ada kemungkinan berubah. Politik, kata dia, sangat dinamis. Tetapi, saat ini, dia mengatakan, partainya tak berpikir menurunkan syarat ambang batas suara dan dukungan itu. "Yang kami pikir hanya kerja keras. Target kami masuk tiga besar," ujar dia.

Dukungan bulat

Saleh menjelaskan, penetapan Wiranto-Hary berawal dari suara kader. Saat rapat pembekalan caleg DPR dari Hanura, kata dia, sebanyak 33 Dewan Pimpinan Daerah dan Badan Pengurus Harian DPP Hanura berpendapat Hary layak menjadi bakal cawapres. Adapun Wiranto sudah lebih dulu ditetapkan sebagai bakal capres.

Pandangan daerah itu, lanjut Saleh, kemudian diteruskan ke Wiranto dan Hary. Kedua pemimpin Hanura itu, katanya, mengaku tidak bisa menolak jika partai yang meminta. "Kader bilang kenapa enggak diduetkan saja? Tentu kami sudah mempertimbangkan untung ruginya, enggak asal-asal. Makanya, Wiranto dan Hary Tanoe menjawab suara kader itu dengan deklarasi," ucap Saleh.

Saleh menambahkan, dengan deklarasi lebih awal, partainya memiliki waktu lebih panjang untuk menyosialisasikan pasangan Wiranto-Hary Tanoe kepada rakyat. "Ada pula alasan lain yang tidak bisa diungkapkan mengapa deklarasi dilakukan saat ini. Enggak mungkin dapur dibuka," kata Saleh.

Partai Hanura secara resmi mendeklarasikan Wiranto-Hary Tanoe sebagai bakal capres dan cawapres untuk Pemilu Presiden 2014, Selasa (2/7/2013). Wiranto sebelumnya sudah dua kali berlaga dalam Pemilu Presiden.

Pada Pemilu 2004, Wiranto dipasangkan sebagai calon wakil presiden untuk Salahudin Wahid yang menjadi calon presiden. Pada 2009, dia kembali maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Jusuf Kalla yang menjadi calon presiden.

Sementara Hary Tanoe baru kali ini diusung untuk pencalonan kepemimpinan nasional. Hary baru bergabung ke Partai Hanura setelah sebelumnya aktif di Ormas Nasdem yang kemudian beralih rupa menjadi Partai Nasdem. Di Hanura, Hary yang juga adalah bos MNC Grup itu menjabat Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

    Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

    Nasional
    TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

    TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

    Nasional
    Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

    Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

    Nasional
    Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

    Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

    Nasional
    KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

    KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

    Nasional
    Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

    Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

    Nasional
    Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

    Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

    Nasional
    Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

    Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

    [POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

    Nasional
    Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

    Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

    Nasional
    Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

    Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

    Nasional
    Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

    Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

    Nasional
    Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

    Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

    Nasional
    Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

    Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

    Nasional
    Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

    Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X