Kompas.com - 02/07/2013, 21:16 WIB
Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat, Hayono Isman memberikan klarifikasi tentang kunjungan kerja 11 anggota Komisi I DPR ke Jerman beberapa waktu lalu, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/5/2012). Hayono menyatakan kunjungan kerja tersebut wajar dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya. KOMPAS/HENDRA A SETYAWANWakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat, Hayono Isman memberikan klarifikasi tentang kunjungan kerja 11 anggota Komisi I DPR ke Jerman beberapa waktu lalu, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/5/2012). Hayono menyatakan kunjungan kerja tersebut wajar dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya.
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menggulirkan ide untuk melembagakan konvensi calon presiden yang digawangi partainya. Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar penjaringan capres tak dimonopoli oleh ketua umum.

"Justru menurut saya (konvensi) harus dilembagakan. Jadi ketua umum tidak memonopoli Capres. Karena kebiasaan di Indonesia, kalau jadi ketum (ketua umum) itu pasti ingin jadi capres," kata Hayono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Namun begitu, Hayono tetap menjamin bahwa mekanisme konvensi tetap digelar semi terbuka. Semua tokoh baik kader ataupun nonkader dapat mengikuti konvensi asalkan memenuhi kriteria dan lolos seleksi komite konvensi.

Saat ditanya mengenai pengangkatan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Pramono Edhie Wibowo menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono enggan berkomentar banyak. Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan figur ketokohan yang dimilikinya.

"Di konvensi semua sama, tidak ada pelayanan istmewa kepada siapapun," ujarnya.

Seperti diketahui, konvensi merupakan strategi Partai Demokrat untuk menjaring capres di 2014. Sederat nama mengemuka dan dikaitkan dengan konvensi tersebut. Nama-nama itu, antara lain, Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie, serta Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

Pendaftaran peserta konvensi calon presiden akan dimulai Agustus 2013 mendatang. Saat ini, beberapa persiapan tengah dimatangkan. Komite konvensi dan panitia seleksi akan dibentuk pada Juli 2013. Pada pertengahan Agustus, proses konvensi sudah berjalan dan para pendaftar konvensi mulai diseleksi.

Partai Demokrat akan menetapkan kriteria tertentu untuk menjaring setidaknya 15 calon. Setelah itu, akan ada tahapan kampanye ke daerah-daerah dan dilanjutkan dengan survei sebelum akhirnya resmi diusung menjadi capres dari Partai Demokrat.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Dapat Tambahan 61 Jaksa

    KPK Dapat Tambahan 61 Jaksa

    Nasional
    Indeks Persepsi Korupsi Naik Satu Poin, ICW: Pemberantasan Korupsi Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

    Indeks Persepsi Korupsi Naik Satu Poin, ICW: Pemberantasan Korupsi Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

    Nasional
    Istana Ungkap Alasan Jokowi Pilih Bintan untuk Bertemu PM Singapura

    Istana Ungkap Alasan Jokowi Pilih Bintan untuk Bertemu PM Singapura

    Nasional
    Perludem: Kehadiran Perempuan di KPU-Bawaslu Bisa Dorong Partisipasi Politik

    Perludem: Kehadiran Perempuan di KPU-Bawaslu Bisa Dorong Partisipasi Politik

    Nasional
    Sebagian FIR Natuna Masih Dikuasai Singapura, Anggota DPR Akan Minta Penjelasan Menhan dan KSAU

    Sebagian FIR Natuna Masih Dikuasai Singapura, Anggota DPR Akan Minta Penjelasan Menhan dan KSAU

    Nasional
    Pemilu 2024 di Depan Mata, Siapkah Kita?

    Pemilu 2024 di Depan Mata, Siapkah Kita?

    Nasional
    Polri: Pelaku Bentrokan di Sorong Sudah Teridentifikasi, tapi Belum Dilakukan Penangkapan

    Polri: Pelaku Bentrokan di Sorong Sudah Teridentifikasi, tapi Belum Dilakukan Penangkapan

    Nasional
    Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Ketua MPR Kutuk Keras Praktik Perbudakan

    Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Ketua MPR Kutuk Keras Praktik Perbudakan

    Nasional
    KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

    KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

    Nasional
    RUU PDP Masih 'Deadlock', Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

    RUU PDP Masih "Deadlock", Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

    Nasional
    KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

    KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

    Nasional
    Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

    Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

    Nasional
    Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

    Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

    Nasional
    Foto AHY Jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

    Foto AHY Jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

    Nasional
     Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

    Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.