Kompas.com - 02/07/2013, 21:16 WIB
Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat, Hayono Isman memberikan klarifikasi tentang kunjungan kerja 11 anggota Komisi I DPR ke Jerman beberapa waktu lalu, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/5/2012). Hayono menyatakan kunjungan kerja tersebut wajar dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya. KOMPAS/HENDRA A SETYAWANWakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat, Hayono Isman memberikan klarifikasi tentang kunjungan kerja 11 anggota Komisi I DPR ke Jerman beberapa waktu lalu, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/5/2012). Hayono menyatakan kunjungan kerja tersebut wajar dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya.
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menggulirkan ide untuk melembagakan konvensi calon presiden yang digawangi partainya. Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar penjaringan capres tak dimonopoli oleh ketua umum.

"Justru menurut saya (konvensi) harus dilembagakan. Jadi ketua umum tidak memonopoli Capres. Karena kebiasaan di Indonesia, kalau jadi ketum (ketua umum) itu pasti ingin jadi capres," kata Hayono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Namun begitu, Hayono tetap menjamin bahwa mekanisme konvensi tetap digelar semi terbuka. Semua tokoh baik kader ataupun nonkader dapat mengikuti konvensi asalkan memenuhi kriteria dan lolos seleksi komite konvensi.

Saat ditanya mengenai pengangkatan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Pramono Edhie Wibowo menjadi anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono enggan berkomentar banyak. Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan figur ketokohan yang dimilikinya.

"Di konvensi semua sama, tidak ada pelayanan istmewa kepada siapapun," ujarnya.

Seperti diketahui, konvensi merupakan strategi Partai Demokrat untuk menjaring capres di 2014. Sederat nama mengemuka dan dikaitkan dengan konvensi tersebut. Nama-nama itu, antara lain, Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie, serta Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

Pendaftaran peserta konvensi calon presiden akan dimulai Agustus 2013 mendatang. Saat ini, beberapa persiapan tengah dimatangkan. Komite konvensi dan panitia seleksi akan dibentuk pada Juli 2013. Pada pertengahan Agustus, proses konvensi sudah berjalan dan para pendaftar konvensi mulai diseleksi.

Partai Demokrat akan menetapkan kriteria tertentu untuk menjaring setidaknya 15 calon. Setelah itu, akan ada tahapan kampanye ke daerah-daerah dan dilanjutkan dengan survei sebelum akhirnya resmi diusung menjadi capres dari Partai Demokrat.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

    Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

    Nasional
    KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

    KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

    Nasional
    Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

    Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

    Nasional
    Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

    Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

    Nasional
    Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

    Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

    Nasional
    MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

    MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

    Nasional
    Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

    Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

    Nasional
    Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

    Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

    Nasional
    Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

    Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

    Nasional
    Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

    Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

    Nasional
    Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

    Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

    Nasional
    Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

    Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

    Nasional
    Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

    Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

    Nasional
    Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

    Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

    Nasional
     Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

    Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X