Kompas.com - 02/07/2013, 14:59 WIB
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid. Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Hujan kritik terus mengalir untuk Indonesia Corruption Watch. Hal itu terjadi setelah ICW mengeluarkan data 36 calon anggota legislatif yang dianggap memiliki komitmen antikorupsi lemah.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengungkapkan keanehan dalam data versi ICW tersebut. Menurut Hidayat, analisis yang digunakan tidak jelas sehingga mengeluarkan hasil yang tidak tidak kuat secara argumentasi.

Hidayat memberi contoh, dalam data ICW terdapat empat nama politisi PKS yang masuk dalam kategori diragukan komitmen antikorupsinya. Salah satunya adalah politisi PKS sekaligus anggota Komisi VI DPR, Zulkieflimansyah. Zulkieflimansyah, kata Hidayat, merupakan salah satu kader PKS yang terkenal pro pada pemberantasan korupsi. Karena itu, ia mengaku heran saat ada nama Zulkieflimansyah dalam daftar hitam ICW.

"Zulkifliemansyah, dia yang dipuji Dahlan (Menteri BUMN) karena menolak suap. Dia yang dipuji malah masuk ke kelompok tidak pro-pemberantasan korupsi," kata Hidayat, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Selain itu, Hidayat juga tak menemukan alasan mengapa nama Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah ikut masuk dalam daftar ICW. Padahal, kata Hidayat, Fahri merupakan kader PKS yang konsisten memberikan kritik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kinerja lembaga antikorupsi itu dapat meningkat.

"ICW jangan mengorupsi kebenaran," ujarnya.

Untuk diketahui, dalam data ICW ada 36 caleg yang dianggap memiliki komitmen antikorupsi lemah. Sejumlah nama yang disebut bereaksi keras dan melaporkan ICW ke Bareskrim Mabes Polri dengan tudingan pencemaran nama baik. Menanggapi itu, ICW mengaku siap menghadapinya secara hukum.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

Nasional
Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Nasional
Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan dari Lapas, Sebarkan Berita Bohong hingga Pencucian uang

Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan dari Lapas, Sebarkan Berita Bohong hingga Pencucian uang

Nasional
Imigrasi Tunggu Permintaan Satgas Covid-19 soal Penutupan Akses Masuk ke RI

Imigrasi Tunggu Permintaan Satgas Covid-19 soal Penutupan Akses Masuk ke RI

Nasional
Pemerintah Berencana Perketat Syarat WNI ke Luar Negeri

Pemerintah Berencana Perketat Syarat WNI ke Luar Negeri

Nasional
Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

Nasional
Temui Wapres, Wiranto Sebut Wantimpres Akan Beri Nasihat soal Pemindahan Ibu Kota

Temui Wapres, Wiranto Sebut Wantimpres Akan Beri Nasihat soal Pemindahan Ibu Kota

Nasional
Kejagung Geledah 2 Kantor PT DNK, Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Geledah 2 Kantor PT DNK, Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Deretan Kebijakan Kontradiktif Pemerintah, Imbau Waspada Omicron tapi Tak Ada Pengetatan

Deretan Kebijakan Kontradiktif Pemerintah, Imbau Waspada Omicron tapi Tak Ada Pengetatan

Nasional
'Nusantara' untuk Siapa?

"Nusantara" untuk Siapa?

Nasional
RUU TPKS Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Anggota Baleg: Perjuangan Belum Berakhir

RUU TPKS Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Anggota Baleg: Perjuangan Belum Berakhir

Nasional
Moeldoko: Ada yang Mengaku ke Luar Negeri untuk Kerja, tapi Sebenarnya Wisata

Moeldoko: Ada yang Mengaku ke Luar Negeri untuk Kerja, tapi Sebenarnya Wisata

Nasional
Dugaan Korupsi Satelit, Kejagung Periksa 2 Saksi dari Pemegang Hak Pengelolaan Satelit

Dugaan Korupsi Satelit, Kejagung Periksa 2 Saksi dari Pemegang Hak Pengelolaan Satelit

Nasional
Delegasi Indonesia Dilaporkan Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19, Kemenkes: Dari Kami Tidak Ada

Delegasi Indonesia Dilaporkan Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19, Kemenkes: Dari Kami Tidak Ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.