Tolak UU Represif, Demokrat Dukung RUU Ormas Segera Disahkan

Kompas.com - 02/07/2013, 12:57 WIB
Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf KOMPAS. com/Indra AkuntonoKetua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
— Fraksi Partai Demokrat mendukung pengesahan rancangan undang-undang organisasi kemasyarakatan (RUU Ormas). RUU itu dianggap akan pro-ormas dan menghilangkan nuansa represif seperti tercantum dalam UU tentang Ormas Nomor 8/1985.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menegaskan, dukungan pihaknya agar RUU Ormas segera disahkan semakin menguat setelah dilakukan sejumlah revisi pada RUU tersebut. Ia yakin, keberadaan Ormas akan lebih baik dan terjamin setelah RUU ini disahkan.

"Kami hanya ingin yang terbaik, undang-undang kami anggap represif sehingga kita revisi UU Ormas. kami mendukung dan meminta agar segera disahkan," kata Nurhayati, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini melanjutkan, revisi RUU Ormas telah dilakukan berdasarkan inisiatif parlemen. Selain itu, pembahasan RUU ini telah berlangsung sangat lama. 

"Jangan disalahartikan, ini kan untuk melindungi ormas dan masyarakat sendiri," kata Nurhayati.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

    KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

    Nasional
    Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

    Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

    Nasional
    Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

    Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

    Nasional
    Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

    Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

    Nasional
    Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

    Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

    Nasional
    Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

    Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

    Nasional
    Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

    Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

    Nasional
    KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

    KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

    Nasional
    3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

    3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

    Nasional
    Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

    Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

    Nasional
    Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

    Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

    Nasional
    Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

    Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

    Nasional
    Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

    Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

    Nasional
    Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

    Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

    Nasional
    Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

    Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.