Kompas.com - 02/07/2013, 11:43 WIB
Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang juga merupakan Bendahara Umum Partai Golkar. Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang juga merupakan Bendahara Umum Partai Golkar.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar mendukung pengesahan rancangan undang-undang organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang akan dilakukan dalam rapat paripurna, Selasa (2/7/2013). Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto menjelaskan, RUU Ormas ini sudah disiapkan dengan matang sehingga tidak ada alasan lain untuk menunda pengesahannya lagi.

"RUU Ormas ini sudah dibahas enam kali (masa persidangan), kami juga sudah, istilahnya semua misi-misi dari ormas termasuk konsultasi sudah dilakukan. Alangkah baiknya kalau ormas ini dibuat suatu undang-undang," ujar Setya, di Kompleks Parlemen, Selasa (2/7/2013).

Setya menjelaskan, UU Ormas nomor 8/1985 sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. RUU Ormas kali ini baru berisi tiga hal penting.

"Pertama soal pendirian, lalu asas. Asas yang penting tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena semuanya harus jelas. Ketiga adalah akuntabilitas daripada keuangan harus transparan apakah dari APBN, APBD, Kementerian, atau asing harus dibuka secara terang," ujar Setya.

Ia berharap rapat paripurna kali ini bisa mengesahkan RUU Ormas. Seluruh kritikan, kata dia, sudah dirangkum dalam RUU tersebut.

Seperti diketahui, DPR mengagendakan pengesahan RUU Ormas pada Selasa (2/7/2013). RUU Ormas ini awalnya akan disahkan pekan lalu, tetapi batal karena mendapat interupsi dari beberapa fraksi yang tiba-tiba berubah sikap menentang pengesahan RUU ini.

Fraksi-fraksi itu adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Sementara itu, Fraksi PAN sejak awal menentang pengesahan RUU ini meski secara substansi sudah tidak mempersoalkan lagi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penolakan Fraksi PAN lebih karena masih adanya penolakan dari ormas-ormas besar di Indonesia. Adapun fraksi pendukung yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Golkar, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

    Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

    Nasional
    Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

    Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

    Nasional
    Lewat 'Indeks Kualitas Kebijakan', LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

    Lewat "Indeks Kualitas Kebijakan", LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

    Nasional
    4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

    4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

    Nasional
    Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

    Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

    Nasional
    Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

    Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

    Nasional
    Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

    Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

    Nasional
    Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

    Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

    Nasional
    Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

    Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

    Nasional
    Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

    Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

    Nasional
    Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

    Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

    Nasional
    Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

    Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

    Nasional
    KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

    KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

    Nasional
    Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

    Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.