Golkar: Tak Ada Alasan Tunda Pengesahan RUU Ormas

Kompas.com - 02/07/2013, 11:43 WIB
Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang juga merupakan Bendahara Umum Partai Golkar. Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang juga merupakan Bendahara Umum Partai Golkar.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar mendukung pengesahan rancangan undang-undang organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang akan dilakukan dalam rapat paripurna, Selasa (2/7/2013). Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto menjelaskan, RUU Ormas ini sudah disiapkan dengan matang sehingga tidak ada alasan lain untuk menunda pengesahannya lagi.

"RUU Ormas ini sudah dibahas enam kali (masa persidangan), kami juga sudah, istilahnya semua misi-misi dari ormas termasuk konsultasi sudah dilakukan. Alangkah baiknya kalau ormas ini dibuat suatu undang-undang," ujar Setya, di Kompleks Parlemen, Selasa (2/7/2013).

Setya menjelaskan, UU Ormas nomor 8/1985 sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. RUU Ormas kali ini baru berisi tiga hal penting.

"Pertama soal pendirian, lalu asas. Asas yang penting tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena semuanya harus jelas. Ketiga adalah akuntabilitas daripada keuangan harus transparan apakah dari APBN, APBD, Kementerian, atau asing harus dibuka secara terang," ujar Setya.

Ia berharap rapat paripurna kali ini bisa mengesahkan RUU Ormas. Seluruh kritikan, kata dia, sudah dirangkum dalam RUU tersebut.

Seperti diketahui, DPR mengagendakan pengesahan RUU Ormas pada Selasa (2/7/2013). RUU Ormas ini awalnya akan disahkan pekan lalu, tetapi batal karena mendapat interupsi dari beberapa fraksi yang tiba-tiba berubah sikap menentang pengesahan RUU ini.

Fraksi-fraksi itu adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Sementara itu, Fraksi PAN sejak awal menentang pengesahan RUU ini meski secara substansi sudah tidak mempersoalkan lagi.

Penolakan Fraksi PAN lebih karena masih adanya penolakan dari ormas-ormas besar di Indonesia. Adapun fraksi pendukung yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Golkar, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

    Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

    Nasional
    Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

    Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

    Nasional
    85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

    85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

    Nasional
    Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

    Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

    Nasional
    Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

    Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

    Nasional
    Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

    Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

    Nasional
    Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

    Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

    Nasional
    Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

    Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

    Nasional
    Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

    Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

    Nasional
    BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

    BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

    Nasional
    Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

    Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

    Nasional
    KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

    KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

    Nasional
    Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

    Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

    Nasional
    Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

    Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

    Nasional
    Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

    Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X