Jelang Paripurna, PAN Belum Setuju RUU Ormas Disahkan

Kompas.com - 02/07/2013, 11:22 WIB
Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, fraksinya masih menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas). Sidang paripurna DPR mengagendakan pengesahan RUU Ormas pada hari ini, Selasa (2/7/2013).

Viva mengungkapkan, alasan penolakan pengesahan karena beberapa pasal di RUU itu dianggap sebagai alat politik kekuasaan.

"Sejak awal Fraksi PAN belum menyetujui, karena RUU (Ormas) ini adalah untuk menguatkan Pasal 28 UUD 45, jangan sebagai alat politik kekuasaan," kata Viva, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Selain itu, ia juga meminta RUU Ormas dapat mengatur jelas keberadaan organisasi yang dikelola oleh masyarakat. Hal lain, menurut Viva, masih ada tumpang tindih definisi antara ormas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam RUU tersebut.

Menurutnya, ormas dan LSM adalah wujud kekuatan masyarakat untuk menegakkan demokrasi sehingga RUU ormas seharusnya tak membelenggu alam demokrasi yang terbentuk dengan cara melakukan intervensi.

"PAN punya pemikiran supaya RUU ini berjalan dengan baik. Mengatur tapi tidak membelenggu," ujarnya.

RUU ormas masih menuai pro dan kontra jelang waktu pengesahannya. Pekan lalu, paripurna DPR batal mengesahkan RUU ini dengan alasan perlu disosialisasikan kepada ormas penolak dan direvisi sesuai dengan usulan yang mengemuka. Kelompok yang menolak umumnya khawatir RUU ini akan membelenggu gerak ormas. Selain itu, mereka juga khawatir RUU ini akan menggerus alam demokrasi dan kembali mundur ke era Orde Baru.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

    BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

    Nasional
    Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

    Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

    Nasional
    BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

    BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

    Nasional
    Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

    Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

    Nasional
    Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

    Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

    Nasional
    BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

    BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

    Nasional
    Sidang Kasus Tes 'Swab' Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

    Sidang Kasus Tes "Swab" Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

    Nasional
    KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

    KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

    Nasional
    Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

    Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

    Nasional
    Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

    Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

    Nasional
    DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

    DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

    Nasional
    Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

    Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

    Nasional
    ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

    ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

    Nasional
    Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

    Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

    Nasional
    DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

    DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X