Kompas.com - 02/07/2013, 10:20 WIB
Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain. Kompas.com/SABRINA ASRILAnggota Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) Abdul Malik Haramain optimistis RUU Ormas bakal disahkan dalam paripurna yang digelar di DPR, Jakarta, Selasa (2/7/2013). Sejumlah pasal yang menuai pertentangan telah direvisi, berikut dengan mengakomodasi usulan dari ormas-ormas besar.

Malik menjelaskan, beberapa ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah meminta RUU tersebut tidak mengatur wilayah yang menjadi privasi seluruh ormas. Oleh karena itu, pihaknya melakukan revisi dan memberi keleluasaan ormas untuk mengatur urusan internalnya secara pribadi.

"NU minta urusan yang mestinya jadi urusan internal ormas itu tidak perlu diatur," kata Malik, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Hal yang direvisi, kata Malik, adalah mengenai bidang organisasi ormas yang diserahkan kepada masing-masing ormas. Dalam artian, ormas boleh menentukan bidangnya sendiri.

"Lalu tentang sengketa organisasi. Itu NU minta diserahkan kepada masing-masing ormas. Kami fasilitasi hanya kalau diminta," ujarnya.

Selain itu, mengenai pemberdayaan ormas, ditegaskan pula bahwa ormas harus berdiri sendiri. Begitu pula mengenai larangan, ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi wewenang aparat penegak hukum sesuai aturan perundang-undangan. Larangan ini terkait dengan aksi sweeping yang kerap dilakukan oleh sejumlah ormas.

"Kita revisi dan akomodasi aspirasi ormas. Saya optimistis RUU ini disahkan," ujarnya.

Pengesahan RUU ormas masih menuai pro dan kontra. Pekan lalu, paripurna batal mengesahkan RUU ini dengan alasan perlu direvisi dan sosialisasi. Kelompok yang menolak umumnya beralasan karena khawatir RUU ini akan membelenggu gerak ormas. Selain itu, mereka juga khawatir RUU ini akan menggerus alam demokrasi dan kembali mundur ke era Orde Baru.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

    Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

    Nasional
    Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

    Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

    Nasional
    Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

    Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

    Nasional
    Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

    Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

    Nasional
    Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

    Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

    Nasional
    Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

    Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

    Nasional
    Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

    Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

    Nasional
    Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

    Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

    Nasional
    Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

    Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

    Nasional
    1,6 Juta Kasus Covid-19 Hingga Hari Ini dan Imbauan Tak Mudik yang Terus Disampaikan

    1,6 Juta Kasus Covid-19 Hingga Hari Ini dan Imbauan Tak Mudik yang Terus Disampaikan

    Nasional
    Kemenkes Berikan 4 Tips Menjalankan Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa

    Kemenkes Berikan 4 Tips Menjalankan Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa

    Nasional
    Kasus Mingguan Naik, Satgas Covid-19: Dampak Libur Paskah dan Turunnya Ketaatan Protokol Kesehatan

    Kasus Mingguan Naik, Satgas Covid-19: Dampak Libur Paskah dan Turunnya Ketaatan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Satgas: Vaksinasi Tak Tutup Kemungkinan Seseorang Terpapar Covid-19

    Satgas: Vaksinasi Tak Tutup Kemungkinan Seseorang Terpapar Covid-19

    Nasional
    Pemerintah Targetkan Tak Lagi Impor BBM dan LPG pada 2030

    Pemerintah Targetkan Tak Lagi Impor BBM dan LPG pada 2030

    Nasional
    Ketua Satgas: Punya Dokumen Hasil Swab Negatif Belum Tentu Bebas Covid-19

    Ketua Satgas: Punya Dokumen Hasil Swab Negatif Belum Tentu Bebas Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X