Kompas.com - 02/07/2013, 09:30 WIB
Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat membentangkan poster menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam unjuk rasa damai di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (11/4/2013). Menurut mereka RUU Ormas ini berpotensi sangat besar membungkam sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah dengan berbagai dalih. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat membentangkan poster menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam unjuk rasa damai di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (11/4/2013). Menurut mereka RUU Ormas ini berpotensi sangat besar membungkam sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah dengan berbagai dalih.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dinilai paranoid menyikapi dana asing untuk organisasi masyarakat (ormas). Pendanaan dari asing tidak perlu dikhawatirkan karena masyarakat akan menolak jika ternyata melakukan intervensi.

"Masyarakat punya mekanisme alamiah untuk menolak. Kalau dana asing sifatnya mendikte, saya yakin masyarakat akan menolak. Ini ketakutan yang sangat lebay, paranoid soal dana asing," kata peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris, saat jumpa pers di Kantor LIPI, Jakarta, Senin ( 1/7/2013 ).

Jumpa pers digelar P2P untuk mendesak Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat tidak disahkan DPR. P2P menyampaikan berbagai argumen penolakan, salah satunya RUU tersebut disusun dengan paradigma yang keliru. Masyarakat dipandang sebagai sumber ancaman, sumber konflik sosial sehingga perlu diatur, dibina, dan diawasi negara.

Kepala Bidang Politik Nasional LIPI Irine Hiraswari Gayatri menilai, pendanaan terhadap ormas oleh pemerintah justru akan membuat ormas tidak independen. Dengan didanai dari APBN, pemerintah akan ikut campur dalam kegiatan ormas.

Irine menambahkan, pihaknya menilai aneh sikap mendua pemerintah ketika memandang dana asing. Satu pihak selalu curiga terhadap dana asing dalam aktivitas ormas. Di pihak lain, membiarkan berbagai pihak asing menggerogoti, mengeksploitasi, bahkan menghancurkan perekonomian nasional Indonesia.

Penyusunan RUU Ormas yang telah berlangsung hampir dua tahun ini merupakan pekerjaan sia-sia yang membuang waktu dan energi, serta menghabiskan dana APBN, kata Irine.

Syamsuddin menambahkan, jangan terjebak pada cara berpikir politisi.

"Poinnya bukan pada dana asing atau bukan. Kenyataan, wakil kita tidak mau berubah, tidak mau korupsinya ketahuan, tidak mau partainya dilikuidasi dalam pemilu. Pokoknya tidak mau boroknya dibongkar (sehingga mengatur ormas)," kata Haris.

Seperti diberitakan, rencananya DPR akan mengesahkan RUU Ormas pada Selasa (2/7/2013), setelah ditunda pekan lalu akibat masih adanya penolakan dari fraksi. Kalangan ormas mendesak agar RUU tersebut tidak disahkan dengan berbagai alasan. Mereka sampai melakukan unjuk rasa.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

    Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

    Nasional
    Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

    Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

    Nasional
    Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

    Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

    Nasional
    Kinerja Dianggap Rendah, Wapres Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik

    Kinerja Dianggap Rendah, Wapres Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik

    Nasional
    Tinjau Vaksinasi Seniman, Mendikbud Nadiem Harap Sektor Seni Budaya Segera Bangkit

    Tinjau Vaksinasi Seniman, Mendikbud Nadiem Harap Sektor Seni Budaya Segera Bangkit

    Nasional
    Sidang Rizieq Shihab Dilanjutkan Kamis Depan, Jaksa Hadirkan 5 Saksi

    Sidang Rizieq Shihab Dilanjutkan Kamis Depan, Jaksa Hadirkan 5 Saksi

    Nasional
    Kasus TPPU di MA, KPK Cegah Satu Orang ke Luar Negeri

    Kasus TPPU di MA, KPK Cegah Satu Orang ke Luar Negeri

    Nasional
    Pimpinan DPR Desak Polisi Segera Tangkap Jozeph Paul Zhang

    Pimpinan DPR Desak Polisi Segera Tangkap Jozeph Paul Zhang

    Nasional
    Mengaku Datang ke Ponpes Megamendung untuk Shalat Jumat, Rizieq Shihab: Itu Kegiatan Internal

    Mengaku Datang ke Ponpes Megamendung untuk Shalat Jumat, Rizieq Shihab: Itu Kegiatan Internal

    Nasional
    Satgas Covid-19: Sebaiknya Masyarakat Tidak Mudik Sebelum 6 Mei 2021

    Satgas Covid-19: Sebaiknya Masyarakat Tidak Mudik Sebelum 6 Mei 2021

    Nasional
    TNI Tegaskan Akan Buru Eks Prajurit yang Membelot ke KKB

    TNI Tegaskan Akan Buru Eks Prajurit yang Membelot ke KKB

    Nasional
    Usulkan Status Bencana Nasional NTT, Pimpinan DPR: Percepat Pemulihan Ekonomi

    Usulkan Status Bencana Nasional NTT, Pimpinan DPR: Percepat Pemulihan Ekonomi

    Nasional
    Rizieq Shihab: Ponpes Markaz Syariah Megamendung Lockdown Selama Pandemi

    Rizieq Shihab: Ponpes Markaz Syariah Megamendung Lockdown Selama Pandemi

    Nasional
    Antisipasi Warga Mudik Lebih Awal, Epidemiolog Minta Pemda Terapkan Jaring Pengaman dan Karantina

    Antisipasi Warga Mudik Lebih Awal, Epidemiolog Minta Pemda Terapkan Jaring Pengaman dan Karantina

    Nasional
    Ditjen Imigrasi: Jozeph Paul Zhang Meninggalkan Indonesia Menuju Hongkong Tahun 2018

    Ditjen Imigrasi: Jozeph Paul Zhang Meninggalkan Indonesia Menuju Hongkong Tahun 2018

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X