Presiden Sudah Teken PP Gaji Ke-13

Kompas.com - 02/07/2013, 06:46 WIB
Ilustrasi: Pegawai Negeri Sipil Mengikuti Apel Kompas/Agustinus HandokoIlustrasi: Pegawai Negeri Sipil Mengikuti Apel
Penulis Sandro Gatra
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Para pegawai negeri, pejabat negara, anggota TNI/Polri, dan pensiunan bakal segera mendapatkan gaji ke-13. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013 tentang pemberian gaji tersebut.

PP ini tepatnya adalah mengatur tentang "Pemberian Gaji/Pensiunan/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2013 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiunan/Tunjangan". Mereka yang akan mendapatkan gaji ke-13 adalah pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri.

Selain itu, para pejabat negara juga bakal menikmati gaji ke-13 ini. Mereka adalah presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota MPR/DPR, ketua, wakil ketua, dan hakim Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil Ketua, ketua muda, dan hakim agung di Mahkamah Agung, serta hakim yang diperkerjakan di pengadilan.

Mereka yang mendapat gaji ke-13 lainnya adalah ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Pajak, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua dan wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan RI yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, gubernur dan wakil gubernur, bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota.

Pensiun

Adapun penerima pensiun yang bisa mendapatkan gaji ke-13 ini seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet adalah pensiunan pegawai negeri, pensiunan pejabat negara, penerima pensiun janda/duda/anak dari penerima pensiun, dan penerima pensiun orangtua dari PNS yang meninggal dalam tugas.

Sementara penerima tunjangan adalah penerima tunjangan veteran, penerima tunjangan kehormatan anggota KNIP, penerima tunjangan penghargaan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, penerima tunjangan janda/duda dari veteran, KNIP, penerima tunjangan bekas tentara KNIL/M, penerima tunjangan anggota TNI/Polri yang gugur, dan penerima tunjangan cacat.

Tidak termasuk dalam kategori penerima gaji ke-13 ialah pegawai negeri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri, pegawai negeri yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar instansi induk, pegawai negeri yang diberhentikan sementara, pegawai negeri penerima uang tunggu, dan calon pegawai negeri.

Besaran gaji/pensiun/tunjangan bulan ke-13 adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2013. Ketentuan tentang besaran gaji ke-13 ini diatur dalam Pasal 3 PP tersebut.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

Nasional
Penggantian Istilah PDP, ODP dan OTG Disosialisasikan ke Seluruh Dinas Kesehatan

Penggantian Istilah PDP, ODP dan OTG Disosialisasikan ke Seluruh Dinas Kesehatan

Nasional
UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

Nasional
18 Lembaga akan Dibubarkan, Menpan RB: Masih Evaluasi Kriteria

18 Lembaga akan Dibubarkan, Menpan RB: Masih Evaluasi Kriteria

Nasional
Mendagri Dukung Kandidat Pilkada Jadi Agen Percontohan Penanganan Covid-19

Mendagri Dukung Kandidat Pilkada Jadi Agen Percontohan Penanganan Covid-19

Nasional
Kasus Pemotongan Uang dan Gratifikasi, KPK Panggil Mantan Bupati Bogor

Kasus Pemotongan Uang dan Gratifikasi, KPK Panggil Mantan Bupati Bogor

Nasional
17 Juli, PDI-P Umumkan Paslon Pilkada 2020 Gelombang Kedua

17 Juli, PDI-P Umumkan Paslon Pilkada 2020 Gelombang Kedua

Nasional
Jokowi: Kita Menghadapi Masalah Kesehatan dan Ekonomi yang Sangat Pelik

Jokowi: Kita Menghadapi Masalah Kesehatan dan Ekonomi yang Sangat Pelik

Nasional
UPDATE 14 Juli: RSD Wisma Atlet Tangani 1.072 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 14 Juli: RSD Wisma Atlet Tangani 1.072 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Wapres: Anggaran Rp 695 Triliun untuk Penanganan Covid-19 Tak Jamin Pulihkan Perekonomian Masyarakat

Wapres: Anggaran Rp 695 Triliun untuk Penanganan Covid-19 Tak Jamin Pulihkan Perekonomian Masyarakat

Nasional
Pemerintah Akan Aktifkan Tim Pemburu Koruptor, Bagaimana Koordinasi dengan KPK?

Pemerintah Akan Aktifkan Tim Pemburu Koruptor, Bagaimana Koordinasi dengan KPK?

Nasional
KBRI Antisipasi Kebijakan AS soal Larangan Tinggal Sejumlah Mahasiswa Asing

KBRI Antisipasi Kebijakan AS soal Larangan Tinggal Sejumlah Mahasiswa Asing

Nasional
Menkes Terawan Ganti Istilah ODP, PDP, dan OTG Covid-19, Ini Penjelasannya

Menkes Terawan Ganti Istilah ODP, PDP, dan OTG Covid-19, Ini Penjelasannya

Nasional
Menteri PPPA: RUU Perlindungan PRT Harus Segera Disahkan

Menteri PPPA: RUU Perlindungan PRT Harus Segera Disahkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X