Kompas.com - 02/07/2013, 05:30 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Terkait pengurangan kuota haji oleh Pemerintah Arab Saudi, seiring proyek perluasan kompleks Masjidil Haram di Mekkah, Kementerian Agama menyatakan, calon jemaah haji lanjut usia tidak mendapat prioritas pemberangkatan haji tahun ini. Kebijakan Kementerian Agama ini mengundang kritik keras dari para anggota Komisi VIII DPR.

"Jemaah di atas 83 tahun terpaksa ditunda karena harus menunggu penyelesaian selama tiga tahun. Jadi, program prioritas lansia terpaksa ditunda terlebih dulu," kata Menteri Agama Suryadharma Ali dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senin (1/7/2013). Kritik atas pernyataan ini datang dari beragam fraksi di Komisi VIII DPR.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Demokrat, Inggrid Maria Palupi Kansil, meminta pemerintah menyisihkan 10 persen jatah untuk lansia. Sementara anggota lain dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Aziz Suseno, mendesak Menteri Agama tetap memprioritaskan jemaah lansia.

"Terutama, jemaah haji lansia yang sudah membayar lunas harus diprioritaskan. Kalau diminta menunggu tiga tahun lagi, belum tentu mereka masih ada. Ini harus diprioritaskan," ucap Azis.

Politisi PKS lainnnya, Hidayat Nur Wahid, meminta pemerintah melakukan kajian tersendiri terkait keputusan tidak memberangkatkan jemaah haji lansia. "Ini menyangkut banyak hal yang emosional. Kasihan mereka yang sudah menunggu bertahun-tahun, menabung, sampai sudah buat syukuran dan akhirnya batal berangkat," imbuh Hidayat.

Masjidil Haram saat ini sedang direnovasi besar-besaran dengan perkiraan waktu garap sepanjang 2013-2016. Megaproyek renovasi Masjidil Haram bertujuan memperluas area masjid, yang juga menjadi lokasi tawaf mengelilingi Ka'bah.

Proyek yang ditaksir bernilai 20 miliar dollar Amerika atau sekitar 80 miliar riyal ini akan meningkatkan daya tampung sebesar 40 persen, dari 48.000 jamaah per jam menjadi 105.000 jemaah per jam. Namun, selama proses renovasi berlangsung, Masjidil Haram hanya mampu menampung sekitar 22.000 jamaah dari seluruh dunia.

Akibatnya, Pemerintah Arab Saudi memberikan surat kenegaraan kepada seluruh negara jemaah haji, memberitahukan pengurangan kuota haji sebesar 20 persen dari alokasi semula per tahun. Untuk Indonesia, pemotongan ini menyebabkan 42.200 haji dari jalur reguler dan khusus yang akan batal berangkat pada tahun ini. Pemotongan kuota pada tahun ini hanya dapat memberangkatkan 168.800 orang calon haji dari Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.