Suryadharma Ali: ICW Buang-buang Energi

Kompas.com - 02/07/2013, 01:28 WIB
Menteri Agama Suryadharma Ali bertakziah ke rumah almarhum Ustaz Jeffry al-Buchori pada Minggu (28/4/2013). Kedatangannya ke rumah Uje untuk mengucapkan rasa belasungkawa kepada keluarga yang telah ditinggalkan. KOMPAS.com/ALFIYYATUR ROHMAHMenteri Agama Suryadharma Ali bertakziah ke rumah almarhum Ustaz Jeffry al-Buchori pada Minggu (28/4/2013). Kedatangannya ke rumah Uje untuk mengucapkan rasa belasungkawa kepada keluarga yang telah ditinggalkan.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengumumkan 36 nama calon legislatif yang diragukan komitmennya terhadap penegakan hukum dinilai melampaui batas. Indikator yang digunakan dianggap tidak jelas.

"Melampaui batas. Yang tidak perlu dipersoalkan, dipersoalkan, malah menjadi persoalan. Jadi, banyak energi terbuang karena mengurus persoalan itu," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali seusai menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (1/7/2013).

Meski begitu, Suryadharma mengaku tak heran dengan pernyataan ICW tersebut. Pasalnya, ia telanjur menganggap ICW sebagai organisasi yang sering menuduh tanpa alasan. "Kerjaan ICW memang begitu, nuduh-nuduh orang. Tanya dong yang dituduh nerima nggak," ujarnya.

Untuk diketahui, ICW mengeluarkan daftar 36 calon anggota legislatif yang diragukan komitmen antikorupsinya. Dalam daftar itu terdapat dua nama politisi PPP. Keduanya adalah Sekretaris Dewan Pakar PPP Ahmad Yani dan M Achmad Farial.

Pernyataan ICW ini sontak membuat geram hampir semua nama yang disebutkan. Beberapa di antaranya telah melaporkan ICW ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan fitnah.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

    Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

    Nasional
    Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

    Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

    Nasional
    Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

    Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

    Nasional
    Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

    Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

    Nasional
    KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

    KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

    Nasional
    Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

    Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

    Nasional
    Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

    Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

    Nasional
    Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

    Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

    Nasional
    Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

    Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

    Nasional
    Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

    Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

    Nasional
    Pilkada di Tengah Pandemi

    Pilkada di Tengah Pandemi

    Nasional
    KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

    KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

    Nasional
    Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

    Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

    Nasional
    Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

    Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

    Nasional
    Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

    Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X