Kompas.com - 01/07/2013, 21:32 WIB
Ilustrasi. Tribunnews/Kompas.comIlustrasi.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah meminta Polri untuk terus memperbaiki diri dalam hal manajemen perekrutan dan penempatan anggota. Polri diminta menghilangkan praktek jual beli jabatan yang selama ini terjadi di tubuh korps Bhayangkara yang tahun ini berulang tahun ke-67.

“Pada sisi penempatan personel Polri juga harus memperhatikan prinsip the right Man on the right place dan kualitas personelnya. Dalam hal ini, jangan sampai terjadi jual beli jabatan di lingkungan Polri,” ujar Basarah di Jakarta, Senin (1/7/2013).

Basarah menilai jika praktek itu terus dilakukan maka anggota Polri itu akan melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya dalam mencari jabatan.

“Seolah menjadi lumrah jika mereka melakukan korupsi karena mereka merasa mendapatkan jabatan tersebut dengan cara membeli dan bukan karena amanah,” tuturnya.

Menurut Basarah, di usianya yang ke-67, Polri semakin menghadapi tantangan jaman yang semakin kompleks dan medan juang yang semakin sulit. Oleh karena itu, Polri harus segera merespon tantangan jaman yang terus berubah itu dengan cara melakukan pembenahan internal secara revolusioner, mulai dari pemantapan mental sebagai polisi sipil, manajemen yang profesional dan sikap patriotisme sebagai benteng NKRI.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat juga menuturkan hal senada. Politik uang harus segera dihapuskan dari tubuh Polri.

“Polri harus bisa membuang jauh kesan yang salah di sebagian masyarakat bahwa kalau berurusan dengan Polri itu identik dengan uang. Kesan yang ada hilang kambing lapor kepada polisi malah hilang sapi. Ini yang harus dikikis," ujar Martin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia menjelaskan, Polri ke depan harus mereformasi dirinya dengan paradigma baru yakni polisi yang hadir sebagai alat penegakan hukum dan juga alat untuk menjaga keamanan masyarakat. Dengan pemahaman tersebut, lanjutnya, Polri harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat dan bukan alat kekuasaan.

"Bagaimana membuat Polri disayangi, dan dirindukan rakyat dan bukan dihindari rakyat itulah yang penting harus dilakukan Polri ke depan," kata Martin.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu dan Anak yang Ditemukan Berpelukan saat Rumah di Kalideres Ambruk Tewas

Ibu dan Anak yang Ditemukan Berpelukan saat Rumah di Kalideres Ambruk Tewas

Nasional
Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Nasional
Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Nasional
Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Nasional
Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Airlangga: Semoga Golkar Menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Nasional
Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Nasional
PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

PKB Yakin Cak Imin Menang jika Diusung dalam Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasdem: Syarat Tes PCR Penumpang Pesawat Memberatkan Masyarakat

Nasional
Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.