Polri Diminta Hilangkan Praktik Jual Beli Jabatan

Kompas.com - 01/07/2013, 21:32 WIB
Ilustrasi. Tribunnews/Kompas.comIlustrasi.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah meminta Polri untuk terus memperbaiki diri dalam hal manajemen perekrutan dan penempatan anggota. Polri diminta menghilangkan praktek jual beli jabatan yang selama ini terjadi di tubuh korps Bhayangkara yang tahun ini berulang tahun ke-67.

“Pada sisi penempatan personel Polri juga harus memperhatikan prinsip the right Man on the right place dan kualitas personelnya. Dalam hal ini, jangan sampai terjadi jual beli jabatan di lingkungan Polri,” ujar Basarah di Jakarta, Senin (1/7/2013).

Basarah menilai jika praktek itu terus dilakukan maka anggota Polri itu akan melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya dalam mencari jabatan.

“Seolah menjadi lumrah jika mereka melakukan korupsi karena mereka merasa mendapatkan jabatan tersebut dengan cara membeli dan bukan karena amanah,” tuturnya.


Menurut Basarah, di usianya yang ke-67, Polri semakin menghadapi tantangan jaman yang semakin kompleks dan medan juang yang semakin sulit. Oleh karena itu, Polri harus segera merespon tantangan jaman yang terus berubah itu dengan cara melakukan pembenahan internal secara revolusioner, mulai dari pemantapan mental sebagai polisi sipil, manajemen yang profesional dan sikap patriotisme sebagai benteng NKRI.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat juga menuturkan hal senada. Politik uang harus segera dihapuskan dari tubuh Polri.

“Polri harus bisa membuang jauh kesan yang salah di sebagian masyarakat bahwa kalau berurusan dengan Polri itu identik dengan uang. Kesan yang ada hilang kambing lapor kepada polisi malah hilang sapi. Ini yang harus dikikis," ujar Martin.

Dia menjelaskan, Polri ke depan harus mereformasi dirinya dengan paradigma baru yakni polisi yang hadir sebagai alat penegakan hukum dan juga alat untuk menjaga keamanan masyarakat. Dengan pemahaman tersebut, lanjutnya, Polri harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat dan bukan alat kekuasaan.

"Bagaimana membuat Polri disayangi, dan dirindukan rakyat dan bukan dihindari rakyat itulah yang penting harus dilakukan Polri ke depan," kata Martin.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X