Kompas.com - 01/07/2013, 21:28 WIB
Ilustrasi LUCKY PRANSISKAIlustrasi
|
EditorBambang Priyo Jatmiko


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Hanura, Sarifuddin Sudding, mengaku sempat mengklarifikasi namanya dalam daftar versi Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang 36 caleg yang komitmennya diragukan dalam pemberantasan korupsi.

Sudding mengirim pesan singkat kepada salah satu peneliti ICW, Emerson Yuntho. Namun, respons Emerson terlalu lama dan Sudding memutuskan tetap melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik itu ke Bareskrim Polri.

"Saya menanyakan, apa indikator Bung Emerson saya tidak pro terhadap (pemberantasan) korupsi?" terang Sudding di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2013).

Pada SMS yang ditunjukkan Sudding kepada wartawan, Emerson menyampaikan permintaan maaf karena telat membalas pertanyaan Sudding. Menurut Emerson, handphone-nya sempat error. Emerson menegaskan bahwa yang disampaikan ICW adalah 36 caleg yang komitmennya diragukan dalam pemberantasan korupsi.

ICW tidak pernah menyebut caleg-caleg tersebut bermasalah. Adapun indikator yang digunakan ICW mendaftar nama-nama tersebut adalah, yang bersangkutan pernah disebut dalam dakwaan, putusan, atau kesaksian menerima uang.

Selain itu caleg tersebut pernah mendukung revisi Undang-Undang KPK dan meminta KPK dibubarkan. Dalam pesan singkat itu, Emerson juga sempat menyarankan Sudding untuk tidak menempuh jalur hukum.

"Saya rasa ini pernyataan soft ICW. Kalau keberatan soal ini, menurutku tidak ke jalur hukum karena ini bisa jadi bumerang atau berita yang tidak menguntungkan bagi Bang SS (Sarifuddin Sudding). Lebih baik Bang SS memberikan penjelasan ke publik bahwa sejumlah kerja Bang SS sudah sangat pro pemberantasan korupsi," kata Sudding, membacakan pesan singkat dari Emerson.

Sudding menuding bahwa data ICW prematur karena menyebut dirinya tidak berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Sudding masuk dalam daftar caleg itu karena, sebagai anggota Komisi III DPR RI, dia mendukung revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan kewenangan KPK.

"Bagi saya tidak masalah tidak dipilih lagi. Jadi anggota dewan adalah nomor kesekian. Tapi harga diri saya lebih utama, maka akan saya lawan yang menginjak-injak harga diri saya," ujarnya.

Seperti diketahui, ada 36 nama caleg yang dianggap ICW memiliki komitmen rendah terhadap pemberantasan korupsi. Mereka adalah caleg dari Partai Golkar (9 orang), Partai Demokrat (10 orang), PDI Perjuangan (5 orang), PKS (4 orang), Partai Gerindra (3 orang), PPP (2 orang), Partai Hanura (1 orang), PKB (1 orang), dan PBB (1 orang).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Nasional
Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Nasional
Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Nasional
Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Nasional
UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

Nasional
Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Nasional
KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

Nasional
UPDATE 26 Januari 2022: 'Positivity Rate' Covid-19 Tembus 15 Persen

UPDATE 26 Januari 2022: "Positivity Rate" Covid-19 Tembus 15 Persen

Nasional
UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

Nasional
KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Nasional
Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Nasional
UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.