Kompas.com - 01/07/2013, 21:28 WIB
Ilustrasi LUCKY PRANSISKAIlustrasi
|
EditorBambang Priyo Jatmiko


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Hanura, Sarifuddin Sudding, mengaku sempat mengklarifikasi namanya dalam daftar versi Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang 36 caleg yang komitmennya diragukan dalam pemberantasan korupsi.

Sudding mengirim pesan singkat kepada salah satu peneliti ICW, Emerson Yuntho. Namun, respons Emerson terlalu lama dan Sudding memutuskan tetap melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik itu ke Bareskrim Polri.

"Saya menanyakan, apa indikator Bung Emerson saya tidak pro terhadap (pemberantasan) korupsi?" terang Sudding di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2013).

Pada SMS yang ditunjukkan Sudding kepada wartawan, Emerson menyampaikan permintaan maaf karena telat membalas pertanyaan Sudding. Menurut Emerson, handphone-nya sempat error. Emerson menegaskan bahwa yang disampaikan ICW adalah 36 caleg yang komitmennya diragukan dalam pemberantasan korupsi.

ICW tidak pernah menyebut caleg-caleg tersebut bermasalah. Adapun indikator yang digunakan ICW mendaftar nama-nama tersebut adalah, yang bersangkutan pernah disebut dalam dakwaan, putusan, atau kesaksian menerima uang.

Selain itu caleg tersebut pernah mendukung revisi Undang-Undang KPK dan meminta KPK dibubarkan. Dalam pesan singkat itu, Emerson juga sempat menyarankan Sudding untuk tidak menempuh jalur hukum.

"Saya rasa ini pernyataan soft ICW. Kalau keberatan soal ini, menurutku tidak ke jalur hukum karena ini bisa jadi bumerang atau berita yang tidak menguntungkan bagi Bang SS (Sarifuddin Sudding). Lebih baik Bang SS memberikan penjelasan ke publik bahwa sejumlah kerja Bang SS sudah sangat pro pemberantasan korupsi," kata Sudding, membacakan pesan singkat dari Emerson.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sudding menuding bahwa data ICW prematur karena menyebut dirinya tidak berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Sudding masuk dalam daftar caleg itu karena, sebagai anggota Komisi III DPR RI, dia mendukung revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan kewenangan KPK.

"Bagi saya tidak masalah tidak dipilih lagi. Jadi anggota dewan adalah nomor kesekian. Tapi harga diri saya lebih utama, maka akan saya lawan yang menginjak-injak harga diri saya," ujarnya.

Seperti diketahui, ada 36 nama caleg yang dianggap ICW memiliki komitmen rendah terhadap pemberantasan korupsi. Mereka adalah caleg dari Partai Golkar (9 orang), Partai Demokrat (10 orang), PDI Perjuangan (5 orang), PKS (4 orang), Partai Gerindra (3 orang), PPP (2 orang), Partai Hanura (1 orang), PKB (1 orang), dan PBB (1 orang).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bencana Melanda, Salah Siapa?

Bencana Melanda, Salah Siapa?

Nasional
Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Nasional
Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Nasional
Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Nasional
Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

Nasional
Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

Nasional
Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

Nasional
Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

Nasional
Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Nasional
Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Nasional
Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Nasional
Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Nasional
Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Nasional
Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.