Lapor ke Polisi, Sudding Tuding ICW Cemarkan Nama Baiknya

Kompas.com - 01/07/2013, 21:28 WIB
Ilustrasi LUCKY PRANSISKAIlustrasi
|
EditorBambang Priyo Jatmiko


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Hanura, Sarifuddin Sudding, mengaku sempat mengklarifikasi namanya dalam daftar versi Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang 36 caleg yang komitmennya diragukan dalam pemberantasan korupsi.

Sudding mengirim pesan singkat kepada salah satu peneliti ICW, Emerson Yuntho. Namun, respons Emerson terlalu lama dan Sudding memutuskan tetap melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik itu ke Bareskrim Polri.

"Saya menanyakan, apa indikator Bung Emerson saya tidak pro terhadap (pemberantasan) korupsi?" terang Sudding di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2013).

Pada SMS yang ditunjukkan Sudding kepada wartawan, Emerson menyampaikan permintaan maaf karena telat membalas pertanyaan Sudding. Menurut Emerson, handphone-nya sempat error. Emerson menegaskan bahwa yang disampaikan ICW adalah 36 caleg yang komitmennya diragukan dalam pemberantasan korupsi.

ICW tidak pernah menyebut caleg-caleg tersebut bermasalah. Adapun indikator yang digunakan ICW mendaftar nama-nama tersebut adalah, yang bersangkutan pernah disebut dalam dakwaan, putusan, atau kesaksian menerima uang.

Selain itu caleg tersebut pernah mendukung revisi Undang-Undang KPK dan meminta KPK dibubarkan. Dalam pesan singkat itu, Emerson juga sempat menyarankan Sudding untuk tidak menempuh jalur hukum.

"Saya rasa ini pernyataan soft ICW. Kalau keberatan soal ini, menurutku tidak ke jalur hukum karena ini bisa jadi bumerang atau berita yang tidak menguntungkan bagi Bang SS (Sarifuddin Sudding). Lebih baik Bang SS memberikan penjelasan ke publik bahwa sejumlah kerja Bang SS sudah sangat pro pemberantasan korupsi," kata Sudding, membacakan pesan singkat dari Emerson.

Sudding menuding bahwa data ICW prematur karena menyebut dirinya tidak berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, Sudding masuk dalam daftar caleg itu karena, sebagai anggota Komisi III DPR RI, dia mendukung revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan kewenangan KPK.

"Bagi saya tidak masalah tidak dipilih lagi. Jadi anggota dewan adalah nomor kesekian. Tapi harga diri saya lebih utama, maka akan saya lawan yang menginjak-injak harga diri saya," ujarnya.

Seperti diketahui, ada 36 nama caleg yang dianggap ICW memiliki komitmen rendah terhadap pemberantasan korupsi. Mereka adalah caleg dari Partai Golkar (9 orang), Partai Demokrat (10 orang), PDI Perjuangan (5 orang), PKS (4 orang), Partai Gerindra (3 orang), PPP (2 orang), Partai Hanura (1 orang), PKB (1 orang), dan PBB (1 orang).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

Nasional
Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X