Kompas.com - 01/07/2013, 21:14 WIB
Upaya pemadaman titik api dengan hujan buatan dan bom air terus dilanjutkan di wilayah Riau. KOMPAS/ SAHNAN RANGKUTIUpaya pemadaman titik api dengan hujan buatan dan bom air terus dilanjutkan di wilayah Riau.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian masih mendalami kaitan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau. Hingga saat ini, Polda Riau telah menetapkan 24 tersangka yang merupakan warga setempat.

"Nanti kita tunggu hasil pemeriksaan mereka yang menjadi tersangka pada kemungkinan adanya WNA atau orang lain yang bertanggung jawab dari pihak perusahaan," ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2013).

Menurut Ronny, saat ini penyidik masih mengumpulkan bukti untuk mengaitkan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus pembakaran hutan. Ronny menjelaskan, sebanyak 24 tersangka merupakan warga setempat, yaitu di daerah Bengkalis ditetapkan 6 tersangka, Dumai 2 tersangka, di Rokan Hilir 11 tersangka, Siak 3 tersangka, dan Pelalawan sebanyak 2 tersangka.

"Sementara baru pelaku pembakaran yang kesemuanya orang-orang setempat," kata Ronny.

Sebelumnya, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengatakan, satu perusahaan berinisial AP diduga terlibat. Perusahaan itu diduga menyuruh warga membakar lahan. Hasil penyelidikan sementara, modus perusahaan AP adalah membiayai koperasi berinisial TS untuk membakar lahan yang diberikan perusahaan.

Sesuai aturan, perusahaan diwajibkan memberikan sebagian lahan untuk warga. Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya juga sebelumnya mengatakan ada 8 perusahaan Malaysia yang diduga melakukan pembakaran lahan dan hutan di Riau. Seperti diberitakan, banyaknya titik api di kawasan hutan Riau menyebabkan kabut asap meluas hingga ke Singapura dan Malaysia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sekitar 3,9 juta hektar lahan gambut di Riau telah beralih fungsi menjadi perkebunan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai meminta maaf kepada kedua negara itu. Presiden juga menginstruksikan agar penegakan hukum dilakukan terhadap mereka yang membakar lahan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

    Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

    Nasional
    Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

    Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

    Nasional
    Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

    Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

    Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

    Nasional
    Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

    Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

    Nasional
    Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

    Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

    Nasional
    Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

    Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

    Nasional
    Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

    Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

    Nasional
    Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

    Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

    Nasional
    ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

    ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

    Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

    Nasional
    LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

    LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

    Nasional
    Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

    Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

    Nasional
    Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

    Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

    Nasional
    Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

    Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.