2 Anggota DPR Laporkan Peneliti ICW ke Polri

Kompas.com - 01/07/2013, 16:20 WIB
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani. Kompas.com/Sabrina AsrilPolitisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Syarifudin Sudding dari Partai Hanura melaporkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dan kawan-kawan ke Badan Reserse Kriminal Polri, Senin (1/7/2013). Para peneliti ICW dilaporkan karena telah merilis 36 daftar calon legislatif yang dianggap ICW memiliki komitmen rendah terhadap pemberantasan korupsi.

"Kami laporkan sahabat kami yang Jumat merilis nama-nama, termasuk kami berdua. Kami dikategorikan sebagai orang yang tidak punya komitmen dalam pemberantasan korupsi," ujar Ahmad Yani di Gedung Bareskrim Polri.

Dalam laporan bernomor Tbl/294/VII/2013/Bareskrim itu, Donal dan kawan-kawan dinilai melanggar pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Laporkan atas dugaan tidak pidana, penghinaan, pencemaran nama baik, membuat keterangan palsu. Itu memprovokasi rakyat agar tidak memilih kami di pemilu yang akan datang," terang Yani.

Sementara itu, Sudding mempertanyakan keakuratan data ICW. Menurutnya, data tersebut merupakan opini. Sudding justru mengaku ingin kinerja KPK semakin meningkat dan bukan menghambat upaya pemberantasan korupsi seperti yang dituduhkan ICW. Data ICW tersebut, lanjut Sudding, telah merugikan pribadinya, keluarga, dan partai.

"Jangan kita bermain pada opini. Ada sarananya yang tepat. Saya dari keluarga, konstituen menelepon itu, Bapak masalah apa?" terang Sudding.

Sebelumnya, ICW merilis daftar nama 36 caleg yang dianggap memiliki komitmen rendah terhadap pemberantasan korupsi, meliputi politisi Golkar 9 orang, Partai Demokrat 10 orang, PDI Perjuangan 5 orang, PKS 4 orang, Gerindra 3 orang, PPP 2 orang, serta Hanura, PKB, dan PBB masing-masing 1 orang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Juli: Tambah 16, RSD Wisma Atlet Tangani 648 Pasien Covid-19

UPDATE 5 Juli: Tambah 16, RSD Wisma Atlet Tangani 648 Pasien Covid-19

Nasional
RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

Nasional
Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Nasional
Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Nasional
Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Nasional
UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

Nasional
Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Nasional
Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Nasional
Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Nasional
Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X