Kompas.com - 01/07/2013, 13:03 WIB
 Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie, menjenguk Gubernur Riau Rusli Zainal, yang ditahan di Rutan KPK, Senin (1/7/2013). Rusli, yang juga politisi Golkar, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi PON Riau. KOMPAS.com/ICHA RASTIKA Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie, menjenguk Gubernur Riau Rusli Zainal, yang ditahan di Rutan KPK, Senin (1/7/2013). Rusli, yang juga politisi Golkar, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi PON Riau.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyerahkan kepada proses hukum mengenai penyebutan nama Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang juga Bendahara Umum Partai Golkar serta anggota Fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir dalam kasus dugaan korupsi Pekan Olahraga Nasional.

“Biar hukum memutuskan,” kata Aburizal atau yang biasa disapa Ical di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (1/7/2013).

Ical menyambangi Gedung KPK untuk menjenguk Gubernur Riau Rusli Zainal yang ditahan di Rumah Tahanan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi perubahan peraturan daerah soal PON dan korupsi kehutanan.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto.
Sebelumnya, nama Setya dan Kahar diperiksa KPK sebagai saksi PON Riau dengan tersangka mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Riau, Lukman Abbas. Pertemuan di ruangan Setya Dugaan keterlibatan Setya dan Kahar dalam kasus PON Riau ini terungkap melalui kesaksian Lukman Abbas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu.

Saat itu, Lukman mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir, anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar. Penyerahan uang merupakan langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp 290 miliar.

Lebih jauh, Lukman mengungkapkan, awal Februari 2012, dia menemani Gubernur Riau Rusli Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar. Proposal itu disampaikan Rusli kepada Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar.

Untuk memuluskan langkah itu harus disediakan dana 1.050.000 dollar AS. Setelah pertemuan tersebut, Lukman mengaku diminta menyerahkan uang kepada Kahar. Lukman kemudian menemuinya di lantai 12 Gedung Parlemen, dan menyerahkan 850.000 dollar AS kepada ajudan Kahar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setya akui pertemuan

Beberapa waktu yang lalu, Setya membenarkan adanya pertemuan di ruangannya di lantai 12 Gedung Nusantara I DPR. Namun, menurut Setya, pertemuan itu bukan membicarakan masalah PON, tetapi acara di DPP Partai Golkar.

Ia juga membantah dirinya pernah menerima proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON Riau. Setya juga membantah pernah menyuruh pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Riau (Dispora Riau) untuk menyerahkan uang suap agar anggaran turun. Bantahan yang sama juga pernah disampaikan Kahar.

Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, dia melalui pengacara Partai Golkar, Rudi Alfonso, membantah bantu mengupayakan penambahan anggaran PON Riau.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

    Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

    Nasional
    Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

    Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

    Nasional
    Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

    Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

    Nasional
    Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

    Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

    Nasional
    Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

    Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

    Nasional
    Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

    Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

    Nasional
    Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

    Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

    Nasional
    Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

    Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

    Nasional
    6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

    6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

    Nasional
    Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

    Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

    Nasional
    UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

    UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

    Nasional
    Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

    Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

    BrandzView
    Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

    Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

    Nasional
    Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

    Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

    Nasional
    Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

    Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.