Kompas.com - 01/07/2013, 09:50 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, di samping mengemban tugas utama, Kepolisian harus siap dan dapat menjalankan tugas pengamanan seluruh rangkaian Pemilu 2014.

Hal itu disampaikan Presiden saat peringatan Hari Bhayangkara ke-67 di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Senin (1/7/2013) pagi.

"Saya berharap Polri dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum, dapat mengamankan kegiatan kampanye, dan tetap netral. Petik pelajaran dari Pemilu 2004 dan 2009 agar dalam Pemilu 2014 Polri betul-betul siap, mampu bertindak profesional, dan proporsional. Sekali lagi, tetaplah bersikap netral," kata Presiden.

Presiden juga mengajak semua pihak untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban Pemilu 2014. Tugas dan tanggung jawab membuat aman, tertib, damai seluruh rangkaian pemilu bukan hanya di tangan Polri. Dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, kata Presiden, akan benar-benar menciptakan keamanan, ketertiban, kedamaian.

Ia juga berharap semua peserta pemilu dan pihak terkait lainnya berjuang mencapai kepentingan politik secara etis, sesuai aturan main, dan tidak menghalalkan segala cara.

"Mari kita pelihara kerukunan antara sesama warga bangsa. Jangan kita korbankan dan benturkan satu sama lain dalam kompetensi politik mendatang," kata Presiden.

Peringatan HUT Polri itu dihadiri Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Ny Herawati Boediono, jajaran kabinet, pimpinan lembaga tinggi negara, dan tamu undangan lain.

Adapun dari Kepolisian hadir Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, para pejabat tinggi Polri, ribuan personel Polri, dan purnawirawan Polri.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kunjungan Kerja ke Jatim, Jokowi Tinjau Industri Perikanan hingga Pengelolaan Sampah

    Kunjungan Kerja ke Jatim, Jokowi Tinjau Industri Perikanan hingga Pengelolaan Sampah

    Nasional
    Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

    Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

    Nasional
    TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

    TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

    Nasional
    Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

    Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

    Nasional
    Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

    Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

    Nasional
    KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

    KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

    Nasional
    Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

    Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

    Nasional
    Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

    Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

    Nasional
    Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

    Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

    [POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

    Nasional
    Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

    Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

    Nasional
    Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

    Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

    Nasional
    Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

    Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

    Nasional
    Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

    Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

    Nasional
    Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

    Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X