Kompas.com - 30/06/2013, 22:07 WIB
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution (kiri), mantan Hakim Konstitusi Laica Marzuki (tengah), dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti saat konferensi pers terkait rangkap jabatan Presiden di Jakarta, Rabu (3/4/2013). Menurut Adnan, rangkap jabatan yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat dinilai melanggar etika politik, sebab seorang kepala negara harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan partai, golongan dan kelompok lain. 
 KOMPAS/HENDRA A SETYAWANMantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution (kiri), mantan Hakim Konstitusi Laica Marzuki (tengah), dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti saat konferensi pers terkait rangkap jabatan Presiden di Jakarta, Rabu (3/4/2013). Menurut Adnan, rangkap jabatan yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat dinilai melanggar etika politik, sebab seorang kepala negara harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan partai, golongan dan kelompok lain.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 36 caleg yang diragukan komitmennya dalam memberantas korupsi. Akibat rilis tersebut, ICW terancam akan dilaporkan ke polisi oleh sejumlah caleg yang namanya ada dalam daftar tersebut.

Advokat senior Adnan Buyung Nasution mengaku siap pasang badan jika ada caleg yang akan melaporkan ICW ke polisi hanya gara-gara daftar itu. Menurutnya, langkah ICW mempublikasikan nama-nama caleg yang dianggap tidak pro pemberantasan korupsi sudah tepat. Hal itu tujuannya, agar masyarakat tidak salah menenetukan pilihan ketika pemilu legislatif berlangsung.

"Biarkan saja mereka menggugat, saya akan bela dan pasang badan untuk ICW," kata Adnan Buyung di Jakarta, Minggu (30/6/2013).

Menurut dia, masyarakat harus berterimakasih atas apa yang telah dilakukan ICW. LSM anti korupsi itu telah berusaha memperingatkan masyarakat agar tidak menjatuhkan pilihan yang salah pada saat pelaksanaan pemilu legislatif mendatang. "Makanya masyarakat harus cerdas, nama-nama anggota DPR yang bermasalah itu tak usah dipilih lagi di 2014," tegasnya.

Ada lima kategori yang digunakan ICW untuk merangkum daftar caleg yang terindikasi lemah komitmennya pada pemberantasan korupsi. Kelima indikator itu yakni politisi yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan JPU terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi, politisi bekas terpidana kasus korupsi, dan politisi yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR.

Kategori lainnya adalah politisi yang mengeluarkan pernyataan di media yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan politisi yang mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi memangkas dan melemahkan kewenangan lembaga tersebut.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.