Adnan Buyung: Jika ICW Dilaporkan, Saya Pasang Badan

Kompas.com - 30/06/2013, 22:07 WIB
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution (kiri), mantan Hakim Konstitusi Laica Marzuki (tengah), dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti saat konferensi pers terkait rangkap jabatan Presiden di Jakarta, Rabu (3/4/2013). Menurut Adnan, rangkap jabatan yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat dinilai melanggar etika politik, sebab seorang kepala negara harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan partai, golongan dan kelompok lain. 
 KOMPAS/HENDRA A SETYAWANMantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution (kiri), mantan Hakim Konstitusi Laica Marzuki (tengah), dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti saat konferensi pers terkait rangkap jabatan Presiden di Jakarta, Rabu (3/4/2013). Menurut Adnan, rangkap jabatan yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat dinilai melanggar etika politik, sebab seorang kepala negara harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan partai, golongan dan kelompok lain.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 36 caleg yang diragukan komitmennya dalam memberantas korupsi. Akibat rilis tersebut, ICW terancam akan dilaporkan ke polisi oleh sejumlah caleg yang namanya ada dalam daftar tersebut.

Advokat senior Adnan Buyung Nasution mengaku siap pasang badan jika ada caleg yang akan melaporkan ICW ke polisi hanya gara-gara daftar itu. Menurutnya, langkah ICW mempublikasikan nama-nama caleg yang dianggap tidak pro pemberantasan korupsi sudah tepat. Hal itu tujuannya, agar masyarakat tidak salah menenetukan pilihan ketika pemilu legislatif berlangsung.

"Biarkan saja mereka menggugat, saya akan bela dan pasang badan untuk ICW," kata Adnan Buyung di Jakarta, Minggu (30/6/2013).

Menurut dia, masyarakat harus berterimakasih atas apa yang telah dilakukan ICW. LSM anti korupsi itu telah berusaha memperingatkan masyarakat agar tidak menjatuhkan pilihan yang salah pada saat pelaksanaan pemilu legislatif mendatang. "Makanya masyarakat harus cerdas, nama-nama anggota DPR yang bermasalah itu tak usah dipilih lagi di 2014," tegasnya.

Ada lima kategori yang digunakan ICW untuk merangkum daftar caleg yang terindikasi lemah komitmennya pada pemberantasan korupsi. Kelima indikator itu yakni politisi yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan JPU terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi, politisi bekas terpidana kasus korupsi, dan politisi yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR.

Kategori lainnya adalah politisi yang mengeluarkan pernyataan di media yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan politisi yang mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi memangkas dan melemahkan kewenangan lembaga tersebut.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
Mendagri Imbau Dana Desa Digunakan untuk Bangun Perpustakaan

Mendagri Imbau Dana Desa Digunakan untuk Bangun Perpustakaan

Nasional
Mendagri: Dampak Corona, Presiden Jokowi Minta Daerah Segera Belanjakan Anggaran

Mendagri: Dampak Corona, Presiden Jokowi Minta Daerah Segera Belanjakan Anggaran

Nasional
Kemenkes Terjunkan Tim Kesehatan untuk Dampingi WNI yang Diobservasi di Sebaru Kecil

Kemenkes Terjunkan Tim Kesehatan untuk Dampingi WNI yang Diobservasi di Sebaru Kecil

Nasional
Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Nasional
'Outbreak' Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

"Outbreak" Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

Nasional
Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Nasional
Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Nasional
Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Nasional
Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Nasional
Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Nasional
Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Nasional
Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Nasional
Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X