Kompas.com - 30/06/2013, 16:20 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pengesahan rancangan undang-undang Organisasi Masyarakat oleh DPR RI terus menuai kontroversi. Keberadaan UU tersebut dianggap sebagai akibat ketakutan negara terhadap masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja pemerintahan.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsudin Haris, menilai ada paradigma terbalik yang dianut oleh pemerintah dalam memandang masyarakat sehingga melalui RUU Ormas tersebut, pemerintah ingin mengatur secara penuh keberadaan dan aktivitas masyarakat.

“Asumsi pembuatan UU ini adalah bahwa masyarakat merupakan sumber masalah bagi negara dan kekuasaan. Masyarakat dianggap sebagai sumber konflik dan penyebab disintegrasi bangsa. Itu adalah pandangan yang salah sejak awal,” kata Syamsudin saat konferensi pers "Menolak RUU Ormas, Menolak Hegemoni Negara” di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Minggu (30/6/2013).

Menurutnya, paradigma negara dalam memandang masyarakat sudah salah sejak awal. Seharusnya, negara dapat melihat masyarakat sebagai bagian dari komponen negara. Tanpa masyarakat, katanya, legitimasi negara tidak akan diakui oleh dunia.

“Terlebih, tidak ada pemilu tanpa ada masyarakat. Ini aneh. Wakil rakyat yang dipilih melalui mekanisme pemilu, justru malah membuat UU yang mendatangkan curiga,” ujarnya.

Syamsudin menambahkan, jika nantinya DPR tetap akan mengesahkan RUU Ormas, Selasa (2/7/2013) mendatang, hal itu hanya digunakan untuk menyelamatkan wajahnya di hadapan masyarakat. Karena jika tidak, maka akan ada anggapan DPR tidak konsisten dengan usulan yang mereka buat sendiri.

“Kalau UU disahkan, saya duga pemerintah dan DPR sudah kepalang basah. Kalau disahkan maka akan dibatalkan melalui mekanisme judicial review melalui MK (Mahkamah Konstitusi),” tandasnya.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

    Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

    Nasional
    Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

    Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

    Nasional
    India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

    India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

    Nasional
    Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

    Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

    Nasional
    Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

    Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

    Nasional
    Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

    Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

    Nasional
    Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

    Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

    Nasional
    Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

    Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

    Nasional
    Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

    Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

    Nasional
    Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

    Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

    Nasional
    Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

    Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

    Nasional
    Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

    Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

    Nasional
    Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

    Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

    Nasional
    Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

    Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

    Nasional
    Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

    Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X