Pengamat: RUU Ormas Disahkan, Masyarakat Dianggap Sumber Masalah

Kompas.com - 30/06/2013, 16:20 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pengesahan rancangan undang-undang Organisasi Masyarakat oleh DPR RI terus menuai kontroversi. Keberadaan UU tersebut dianggap sebagai akibat ketakutan negara terhadap masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja pemerintahan.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsudin Haris, menilai ada paradigma terbalik yang dianut oleh pemerintah dalam memandang masyarakat sehingga melalui RUU Ormas tersebut, pemerintah ingin mengatur secara penuh keberadaan dan aktivitas masyarakat.

“Asumsi pembuatan UU ini adalah bahwa masyarakat merupakan sumber masalah bagi negara dan kekuasaan. Masyarakat dianggap sebagai sumber konflik dan penyebab disintegrasi bangsa. Itu adalah pandangan yang salah sejak awal,” kata Syamsudin saat konferensi pers "Menolak RUU Ormas, Menolak Hegemoni Negara” di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Minggu (30/6/2013).

Menurutnya, paradigma negara dalam memandang masyarakat sudah salah sejak awal. Seharusnya, negara dapat melihat masyarakat sebagai bagian dari komponen negara. Tanpa masyarakat, katanya, legitimasi negara tidak akan diakui oleh dunia.

“Terlebih, tidak ada pemilu tanpa ada masyarakat. Ini aneh. Wakil rakyat yang dipilih melalui mekanisme pemilu, justru malah membuat UU yang mendatangkan curiga,” ujarnya.

Syamsudin menambahkan, jika nantinya DPR tetap akan mengesahkan RUU Ormas, Selasa (2/7/2013) mendatang, hal itu hanya digunakan untuk menyelamatkan wajahnya di hadapan masyarakat. Karena jika tidak, maka akan ada anggapan DPR tidak konsisten dengan usulan yang mereka buat sendiri.

“Kalau UU disahkan, saya duga pemerintah dan DPR sudah kepalang basah. Kalau disahkan maka akan dibatalkan melalui mekanisme judicial review melalui MK (Mahkamah Konstitusi),” tandasnya.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

    Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

    Nasional
    Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

    Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

    Nasional
    Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

    Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

    Nasional
    Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

    Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

    Nasional
    ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

    ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

    Nasional
    Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

    Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

    Nasional
    Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

    Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

    Nasional
    Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

    Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

    Nasional
    Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

    Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

    Nasional
    Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

    Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

    Nasional
    Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

    Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

    Nasional
    Banjir Rasa Pilpres

    Banjir Rasa Pilpres

    Nasional
    ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

    ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

    Nasional
    Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

    Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

    Nasional
    Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

    Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X