Kompas.com - 30/06/2013, 16:12 WIB
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Satgas Penjaringan Caleg Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy, menilai data Indonesia Corruption Watch (ICW) soal 36 caleg yang diragukan komitmen pemberantasan korupsinya tidak berdasar. Suaidi melihat data itu lebih digunakan untuk merugikan partai dan para caleg  yang disebut namanya.

"Kita bisa lihat data itu dari aspek hukum dan politik. Dari aspek hukum, sampai hari ini, belum ada fakta hukum yang menyatakan mereka terlibat dalam kasus-kasus yang dituduhkan," ujar Suaidi seusai acara Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) di Taman Mini Indonesia Indah, Minggu (30/6/2013).

Suaidi mengatakan, data ICW itu lebih terlihat unsur politisnya. Data itu, kata dia, terkesan didapat dari pemberitaan saja dan bersifat opini. "Sehingga, data ICW ini sangat merugikan caleg secara pribadi dan merugikan partai. Dalam konteks ini, bisa saja akan terjadi aksi tuntut-menuntut," ucap Suaidi.

Mantan Kepala Staf Umum TNI Angkatan Darat itu menyatakan Partai Demokrat tidak serta merta mencoret nama-nama yang dipublikasikan ICW. Pasalnya, daftar caleg yang ada dinilai sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan KPU. "Saya berpedoman kepada undang-undang baik UU Pemilu maupun peraturan KPU yang saya yakini bahwa mereka yang sekarang didaftarkan sebagai caleg, belum ada bukti hukum yang kuat," kata Suaidi.

ICW telah merilis nama 36 calon anggota legislatif yang diragukan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dari 36 nama itu, 10 orang merupakan kader Demokrat.

Ada lima kategori yang digunakan ICW untuk merangkum daftar caleg yang terindikasi lemah komitmennya pada pemberantasan korupsi. Kelima indikator itu, yakni politisi yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan JPU terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi, politisi bekas terpidana kasus korupsi, dan politisi yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR.

Kategori lainnya adalah politisi yang mengeluarkan pernyataan di media yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan politisi yang mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi memangkas dan melemahkan kewenangan lembaga tersebut.

Berikut adalah 10 caleg Partai Demokrat yang masuk dalam data ICW itu.

1. Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Laporan dugaan pencemaran nama baik oleh Ibas kepada Yulianis dinilai LPSK menghambat pemberantasan korupsi. Yulianis adalah saksi dalam kasus korupsi yang melibatkan Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara Partai Demokrat.

2. Mirwan Amir. Mindo Rosalina M saksi kasus korupsi yang melibatkan Muhammad Nazaruddin dalam persidangan menyebutkan peran Mirwan yang disebut sebagai "Ketua Besar" yang menerima uang dari proyek wisma atlet.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Nasional
Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Nasional
PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

Nasional
Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

Nasional
Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Nasional
Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

Nasional
PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

Nasional
UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Nasional
Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Nasional
PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

Nasional
Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Nasional
PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

Nasional
Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.