Jadi Tersangka, Gubernur Maluku Utara Dicoret dari DCS Demokrat

Kompas.com - 30/06/2013, 15:00 WIB
Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn seusai diperiksa penyidik Badan Reserse Kriminal Polri, di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (23/11/2012). Thaib diperiksa untuk ketiga kalinya oleh penyidik dalam kasus dugaan korupsi APBD tahun 2004 pada pos anggaran Dana Tak Terduga (DTT) senilai Rp 6,9 miliar. KOMPAS.COM/DIAN MAHARANIGubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn seusai diperiksa penyidik Badan Reserse Kriminal Polri, di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (23/11/2012). Thaib diperiksa untuk ketiga kalinya oleh penyidik dalam kasus dugaan korupsi APBD tahun 2004 pada pos anggaran Dana Tak Terduga (DTT) senilai Rp 6,9 miliar.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat akhirnya mencoret nama Gubernur Maluku Utara Thaib Armaiyn dalam Daftar Caleg Sementara (DCS). Hal ini karena Thaib berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Maluku Utara tahun 2004 yang kini tengah ditangani Bareskrim Polri.

"Posisi Pak Thaib digantikan oleh Tommy Husian. Kami minta Pak Thaib mundur karena beliau punya masalah hukum yang harus dia selesaikan," ucap Ketua Satgas Pencalegan Partai Demokrat Suaidi Marasabessy di sela-sela acara Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) di Taman Mini Indonesia Indah, Minggu (30/6/2013).

Menurut Suaidi, pencoretan nama Thaib dilakukan Demokrat dalam tahap masa perbaikan DCS. Suaidi pun sempat memperkenalkan Tommy dalam acara FPMM yang dihadiri oleh sekitar 100 warga Maluku di Jakarta itu.

Di dalam acara itu, Suaidi meminta masyarakat Maluku memilih para caleg yang sudah terlihat kerjanya bagi publik. "Kalau ada caleg yang enggak pernah ngapa-ngapain atau punya jejak rekam buruk. Buang jauh-jauh dari pikiran, tidak usah dipilih. Pilih yang benar-benar sudah teruji di masyarakat," tukas mantan Kepala Staf Umum TNI Angkatan Darat.

Sebelumnya, nama Thaib masuk sebagai caleg Partai Demokrat dengan nomor urut dua di daerah pemilihan Maluku Utara. Pencalonan Thaib sebagai caleg sempat mengundang reaksi elemen masyarakat Maluku Utara.

Banyak kalangan yang mempersoalkan pencalonan Thaib ini dengan mendesaknya segera mundur dari posisi Gubernur Maluku Utara. Desakan ini menyusul dalam Peraturan KPU nomor 13 tahun 2013 yang mengisyaratkan kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus mengundurkan diri.

Di lain pihak, reaksi elemen masarakat juga mempertanyakan status hukum Thaib Armaiyn atas rencana pencalonannya sebagai anggota legislatif. Pasalnya, Thaib yang menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara dua periode ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri atas dugaan korupsi dana APBD Maluku Utara pada tahun 2004 melalui pos anggaran Dana Tak Terduga (DTT) senilai Rp 6,9 miliar.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

    Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

    Nasional
    MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

    MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

    Nasional
    Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

    Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

    Nasional
    UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

    UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

    Nasional
    BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

    BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

    Nasional
    Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

    Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

    Nasional
    Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

    Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

    Nasional
    Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

    Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

    Nasional
    Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

    Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

    Nasional
    UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

    UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

    Nasional
    Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

    Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

    Nasional
    Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

    Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

    Nasional
    Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

    Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

    Nasional
    Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

    Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

    Nasional
    Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

    Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X