Kompas.com - 29/06/2013, 20:37 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (23/5/2013) kembali memeriksa Wali Kota Bandung Dada Rosada. Dada akan kembali diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait kepengurusan perkara korupsi bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung.

KOMPAS/ALIF ICHWANKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (23/5/2013) kembali memeriksa Wali Kota Bandung Dada Rosada. Dada akan kembali diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait kepengurusan perkara korupsi bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Bandung Dada Rosada diminta mundur sebagai kader Partai Demokrat. Hal ini disampaikan setelah Dada resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap dana bantuan sosial.

"Ya Demokrat sudah jelas, kalau tersangkut masalah hukum ya dia harus mundur," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf saat dijumpai seusai hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat, di Jakarta, Sabtu (29/6/2013).

Nurhayati menegaskan, bila Dada meminta pendampingan hukum, pihaknya akan menyiapkannya. Namun, Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menjamin tak akan ada intervensi dalam proses hukumnya.

"Kalau minta, pasti diberikan. Dalam arti proses hukum biarkan berjalan, tidak ada intervensi dari Demokrat," tandasnya.

Untuk diketahui, KPK menetapkan Wali Kota Bandung Dada Rosada sebagai tersangka. Surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Dada sudah ditandatangani oleh Ketua KPK Abraham Samad pada Jumat (28/6/2013) malam.

Nama Dada kerap disebut terlibat dalam dugaan penyuapan terhadap hakim Pengadilan Negeri Bandung, Setyabudi Tedjocahyono. Dada diduga sebagai otak pemberian suap kepada hakim ini terkait pengurusan perkara dugaan korupsi bantuan sosial di Pemkot Bandung yang kasusnya ditangani PN Tipikor Bandung.

Kasus ini melibatkan orang dekat Dada, yakni Toto Hutagalung, pria bernama Asep yang merupakan suruhan Toto, dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Bandung Hery Nurhayat. Diduga, uang yang digunakan untuk menyuap Setyabudi berasal dari patungan sejumlah kepala dinas di Pemkot Bandung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi beberapa waktu lalu mengaku diperintah Dada untuk mengumpulkan uang yang akan diberikan kepada Setyabudi. Terkait kasus ini, KPK sudah lebih dari delapan kali memeriksa Dada. KPK juga telah menggeledah kediaman pribadi maupun rumah dinas Dada, serta ruang kerja Dada di kantor Pemkot Bandung.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

    Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

    Nasional
    Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir 2021

    Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir 2021

    Nasional
    Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

    Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

    Nasional
    Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

    Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

    Nasional
    Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

    Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

    Nasional
    Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

    Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

    Nasional
    Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

    Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

    Nasional
    Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

    Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

    Nasional
    Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

    Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

    Nasional
    Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

    Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

    Nasional
    KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

    KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

    Nasional
    Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

    Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

    Nasional
    Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

    Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

    Nasional
    Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

    Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

    Nasional
    Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

    Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.