Rilis 36 Caleg Bermasalah, ICW Bantah Terima Pesanan

Kompas.com - 29/06/2013, 16:27 WIB
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan menyampaikan, pihaknya tidak menerima pesanan saat menggelontorkan data tentang 36 calon anggota legislatif yang komitmen antikorupsinya dianggap lemah. Menurutnya, ICW hanya ingin wajah Parlemen ke depan menjadi lebih baik.

"Jadi apa yang kami lakukan adalah untuk mendorong Parlemen ke depan diisi figur yang benar-benar berkomitmen dalam agenda antikorupsi. Jadi, ICW tidak dalam kepentingan atau (menerima) pesanan pihak mana pun," kata Abdullah saat dihubungi pada Sabtu (29/6/2013).

Lebih jauh, Abdullah juga mengaku tak khawatir dengan ancaman sejumlah orang yang akan menggugat ICW atas tuduhan telah menyebarkan fitnah. Baginya, data itu dikeluarkan dengan dasar yang jelas. Abdullah pun berharap data tersebut menjadi rujukan publik dalam memilih anggota legislatif pada 2014.

"Apa yang kami sampaikan merupakan bentuk keraguan atas komitmen para caleg yang masuk dalam DCS (daftar calon sementara). Terkait ada yang mau menggugat, itu hak mereka," ujarnya.

Setidaknya ada lima kategori yang digunakan ICW untuk merangkum daftar caleg yang terindikasi lemah komitmennya pada pemberantasan korupsi. Kelima indikator itu yakni politisi yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi dan politisi bekas terpidana kasus korupsi.

Lainnya adalah politisi yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR, politisi yang mengeluarkan pernyataan di media yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan politisi yang mendukung upaya revisi Undang-Undang KPK yang berpotensi memangkas dan melemahkan kewenangan lembaga tersebut.

Saat dikonfirmasi, beberapa nama yang tercantum membantah dan menuding ICW telah melemparkan fitnah atas pesanan pihak tertentu. Karena itu, ada juga pihak yang berencana menggugat ICW secara hukum.

Berikut ini daftar 36 caleg bermasalah versi ICW:

Golkar: 9 orang

1. Aziz Syamsuddin
Disebut oleh saksi (AKBP Thedy Rusmawan) dalam persidangan kasus simulator (28/5/2013) menerima uang untuk memperlancar proyek simulator SIM.

2. Bambang Soesatyo
Disebut oleh saksi (AKBP Thedy Rusmawan) dalam persidangan kasus simulator (28/5/2013) menerima uang untuk memperlancar proyek simulator SIM.

3. Idris Laena
Melakukan pelanggaran etika (sedang) dalam kasus permintaan barang atau upeti kepada BUMN.

4. Nurdiman Munir
Mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut.

5. Setya Novanto
Kesaksian Lukman Abbas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir setelah pertemuan dengan Setya Novanto.

6. Kahar Muzakir
Kesaksian Lukman Abbas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir.

7. Melchias Marcus Mekeng
Disebut sebagai "Ketua Besar" dalam BBM antara Mindo Rosalina Manulang dan Angelina Sondakh dalam kasus wisma atlet.

8. Priyo Budi Santoso
Nama Priyo Budi S masuk dalam tuntutan JPU atas kasus pengadaan Al Quran dan laboratorium yang menyeret Dendi Prasetya dan Zulkarnain Djabar.

9. Charles Jonas Mesang
Disebut dalam surat dakwaan untuk terdakwa bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Sjafii Ahmad di Pengadilan Tipikor, Senin (29/11/2010), menerima uang dari proyek pengadaan alkes di Kemenkes sebesar Rp 90 juta.

 

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemilihan Ketua MA Digelar dengan Konsep 'Physical Distancing'

    Pemilihan Ketua MA Digelar dengan Konsep 'Physical Distancing'

    Nasional
    Jokowi: 207 Negara Terinfeksi Virus Corona, Ini Perlu Disampaikan ke Publik

    Jokowi: 207 Negara Terinfeksi Virus Corona, Ini Perlu Disampaikan ke Publik

    Nasional
    Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, Ini Pelanggaran yang Dibidik Polri

    Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, Ini Pelanggaran yang Dibidik Polri

    Nasional
    UPDATE: 249 WNI Positif Covid-19 di 25 Negara, Kasus Meninggal 7

    UPDATE: 249 WNI Positif Covid-19 di 25 Negara, Kasus Meninggal 7

    Nasional
    Jokowi: Semua Orang yang Keluar Rumah Wajib Pakai Masker

    Jokowi: Semua Orang yang Keluar Rumah Wajib Pakai Masker

    Nasional
    Jokowi Tegaskan Tak Bebaskan Koruptor di Tengah Pandemi Covid-19

    Jokowi Tegaskan Tak Bebaskan Koruptor di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
    Komunikasi Pemerintah soal Covid-19 Dikritik, Jokowi Disarankan Tunjuk Jubir yang Lebih Ulung

    Komunikasi Pemerintah soal Covid-19 Dikritik, Jokowi Disarankan Tunjuk Jubir yang Lebih Ulung

    Nasional
    Yasonna Curhat Di-bully di Medsos: Bahasanya Kasar, Ampun Deh

    Yasonna Curhat Di-bully di Medsos: Bahasanya Kasar, Ampun Deh

    Nasional
    Ketua MPR Minta Kepala Daerah Pastikan PSBB Tak Buat Masyarakat Panik

    Ketua MPR Minta Kepala Daerah Pastikan PSBB Tak Buat Masyarakat Panik

    Nasional
    Senin Ini, MA Gelar Pemilihan Ketua untuk Gantikan Hatta Ali

    Senin Ini, MA Gelar Pemilihan Ketua untuk Gantikan Hatta Ali

    Nasional
    Wacana Darurat Sipil dalam Opsi Akhir PSBB yang Menuai Polemik...

    Wacana Darurat Sipil dalam Opsi Akhir PSBB yang Menuai Polemik...

    Nasional
    Tetap Bahas RUU Kontroversial, DPR Dinilai Langgar 3 Hal Ini....

    Tetap Bahas RUU Kontroversial, DPR Dinilai Langgar 3 Hal Ini....

    Nasional
    Ini Cara Bupati Banyumas 'Paksa' Warganya Pakai Masker, dari Denda hingga Patroli Khusus

    Ini Cara Bupati Banyumas "Paksa" Warganya Pakai Masker, dari Denda hingga Patroli Khusus

    Nasional
    Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriah Digelar 23 April 2020

    Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriah Digelar 23 April 2020

    Nasional
    Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

    Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X