Kompas.com - 29/06/2013, 15:05 WIB
Ruhut Sitompul TRIBUN NEWS/DANY PERMANARuhut Sitompul
Penulis Sandro Gatra
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
— Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mendukung Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo untuk ikut dalam konvensi Partai Demokrat. Menurutnya, Pramono lebih baik daripada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Pramono kini sudah menjabat anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Ruhut mengatakan, awalnya ia mendukung Ani Yudhoyono untuk menjadi calon presiden dari Demokrat pada Pemilihan Presiden 2014. Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tidak ada keluarganya yang akan maju pada Pilpres 2014, Ruhut menjagokan Pramono.

"Kita harus lihat track record seseorang untuk menjadi capres. Dia (Pramono) orangnya disiplin, bersih, pekerja keras yang baik," kata Ruhut di sela-sela Rakornas Partai Demokrat di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (29/6/2013).

Ruhut juga membandingkan Pramono dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi. Meski hasil survei berbagai lembaga survei menunjukkan elektabilitas Jokowi sebagai capres selalu teratas, Ruhut menilai Pramono lebih baik ketimbang Jokowi.

"Kebayang kalau Jokowi jadi presiden. Sudah menang jadi Gubernur DKI saja kalian semua pusing, macet, banjir di mana-mana. Penggusuran di mana-mana," kata Ruhut.

Sebelumnya, Pramono mengatakan belum memutuskan akan maju dalam konvensi Demokrat. Alasannya, ia baru bergabung dengan Demokrat. Ia merasa masih banyak kader lain dari Demokrat yang lebih layak maju sebagai bakal capres.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

    Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

    Nasional
    KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

    KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

    Nasional
    Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

    Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

    Nasional
    Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

    Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

    Nasional
    Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

    Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

    [POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

    Nasional
    Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

    Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

    Nasional
    Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

    Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

    Nasional
    Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

    Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

    Nasional
    Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

    Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

    Nasional
    Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

    Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

    Nasional
    Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

    Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

    Nasional
    Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

    Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

    Nasional
    75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

    75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

    Nasional
    Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

    Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X