Kompas.com - 29/06/2013, 13:48 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
- Jenderal (Purn) Pramono Edhi Wibowo akhirnya bergabung dengan Partai Demokrat setelah pensiun dari TNI. Apa alasan adik ipar Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu terjun ke politik?

"Saya ingin bantu (Demokrat) karena Pak SBY minta bersama-sama," kata Pramono di sela-sela acara Rakornas Partai Demokrat di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu ( 29/6/2013 ).

Pramono mengaku akan tetap bisa membagi waktu dengan keluarga, meski terjun ke dunia politik. Sebelum pensiun sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, ia mengaku belum ingin terjun ke dunia politik dengan alasan ingin fokus bersama keluarga. Saat itu, Pramono mengaku tugas negara banyak menyita waktunya.

Pramono juga sempat disebut-sebut akan menjadi Ketua Umum DPP Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum dalam Kongres Luar Biasa. Menanggapi isu itu, Pramono menegaskan ingin menyelesaikan tugasnya. Ternyata, SBY ditunjuk sebagai Ketum.

Pramono mengatakan, awalnya ia ditawari SBY bergabung dengan Demokrat. Setelah menjalani tiga minggu masa pensiun, Pramono lalu memutuskan bergabung. Menurutnya, keputusan itu telah dikonsultasikan dengan keluarga.

"Jadi, terus terang sejak empat hari lalu saya resmi jadi Anggota Pembina Partai Demokrat", kata Pramono.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Soal Batasan Usia ASN di DOB Papua, Pemerintah dan Komisi II Usul Maksimal 50 Tahun

    Soal Batasan Usia ASN di DOB Papua, Pemerintah dan Komisi II Usul Maksimal 50 Tahun

    Nasional
    Korlantas Terapkan ETLE Mobile: 700 ETLE Kamera HP di Jateng dan 10 di Sumut, di Sumsel 1 Kamera Mobil

    Korlantas Terapkan ETLE Mobile: 700 ETLE Kamera HP di Jateng dan 10 di Sumut, di Sumsel 1 Kamera Mobil

    Nasional
    KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Tersangka Kasus Suap di Mamberamo Tengah

    KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Tersangka Kasus Suap di Mamberamo Tengah

    Nasional
    Duet Ganjar-Anies di Pemilu 2024 Dinilai Mudah di Atas Kertas, Sulit di Sisi Praksis

    Duet Ganjar-Anies di Pemilu 2024 Dinilai Mudah di Atas Kertas, Sulit di Sisi Praksis

    Nasional
    Ma'ruf Amin Minta MUI Buat Fatwa sebagai Pedoman Kajian Ganja Medis

    Ma'ruf Amin Minta MUI Buat Fatwa sebagai Pedoman Kajian Ganja Medis

    Nasional
    Ingatkan Masyarakat, Moeldoko: Ojo Kesusu Lepas Masker

    Ingatkan Masyarakat, Moeldoko: Ojo Kesusu Lepas Masker

    Nasional
    Korban Penipuan Indosurya Tuntut Perkaranya Segera Disidang

    Korban Penipuan Indosurya Tuntut Perkaranya Segera Disidang

    Nasional
    DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

    DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

    Nasional
    Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

    Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

    Nasional
    Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

    Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

    Nasional
    Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

    Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

    Nasional
    DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

    DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

    Nasional
    Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

    Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

    Nasional
    Beragam Alasan Pemerintah Tolak Buka Draf Terbaru RUU KUHP

    Beragam Alasan Pemerintah Tolak Buka Draf Terbaru RUU KUHP

    Nasional
    PAN Segera Kirim SK ke Bamsoet soal Yandri Gantikan Zulhas

    PAN Segera Kirim SK ke Bamsoet soal Yandri Gantikan Zulhas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.