Ibas Masuk Daftar Caleg Bermasalah Versi ICW

Kompas.com - 29/06/2013, 08:48 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) Kompas.com/SABRINA ASRILSekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 36 calon anggota legislatif yang diragukan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi, Jumat (28/6/2013). Dalam daftar itu, nama Edhy Baskoro Yudhoyono atau Ibas juga tertera bersama sembilan kader partai berlambang bintang Mercy ini.

Kompas.com/Robertus Belarminus Ibas melapor di Polda Metro Jaya dengan terlapor Yulianis


ICW menyebutkan, Partai Demokrat menjadi partai terbanyak penyumbang kader yang diragukan komitmen antikorupsinya. Ibas masuk daftar hitam ICW karena laporan dugaan pencemaran nama baik oleh Ibas kepada Yulianis dinilai oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menghambat upaya pemberantasan korupsi. Laporan Ibas itu terkait ucapan Yulianis tentang Ibas yang menerima uang sebesar 200.000 dollar AS pada Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010.

Setidaknya ada lima kategori yang digunakan ICW untuk merangkum daftar caleg yang terindikasi lemah berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Caleg yang masuk dalam kategori itu adalah politikus yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi.

ICW juga memasukkan politikus bekas terpidana kasus korupsi dalam daftar itu. Demikian pula politikus yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR, yang mengeluarkan pernyataan di media yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan yang mendukung upaya revisi Undang-Undang KPK yang berpotensi memangkas dan melemahkan kewenangan lembaga tersebut.

Berikut ini daftar 36 caleg bermasalah versi ICW:

Golkar: 9 orang

1. Aziz Syamsuddin
Disebut oleh saksi (AKBP Thedy Rusmawan) dalam persidangan kasus simulator (28/5/2013) menerima uang untuk memperlancar proyek simulator SIM.

2. Bambang Soesatyo
Disebut oleh saksi (AKBP Thedy Rusmawan) dalam persidangan kasus simulator (28/5/2013) menerima uang untuk memperlancar proyek simulator SIM.

3. Idris Laena
Melakukan pelanggaran etika (sedang) dalam kasus permintaan barang atau upeti kepada BUMN.

4. Nurdiman Munir
Mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut.

5. Setya Novanto
Kesaksian Lukman Abbas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir setelah pertemuan dengan Setya Novanto.

6. Kahar Muzakir
Kesaksian Lukman Abbas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir.

7. Melchias Marcus Mekeng
Disebut sebagai "Ketua Besar" dalam BBM antara Mindo Rosalina Manulang dan Angelina Sondakh dalam kasus wisma atlet.

8. Priyo Budi Santoso
Nama Priyo Budi S masuk dalam tuntutan JPU atas kasus pengadaan Al Quran dan laboratorium yang menyeret Dendi Prasetya dan Zulkarnain Djabar.

9. Charles Jonas Mesang
Disebut dalam surat dakwaan untuk terdakwa bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Sjafii Ahmad di Pengadilan Tipikor, Senin (29/11/2010), menerima uang dari proyek pengadaan alkes di Kemenkes sebesar Rp 90 juta.

 

Demokrat: 10 orang

1. Edhie Baskoro Yudhoyono
Laporan dugaan pencemaran nama baik oleh Ibas kepada Yulianis dinilai oleh LPSK menghambat pemberantasan korupsi.

Halaman:
Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

    Wapres Janji Akan Tindak Lanjut Koordinasi Tiga Provinsi soal Covid-19

    Nasional
    Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

    Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

    Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

    Nasional
    Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

    Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

    Nasional
    Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

    Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

    Nasional
    ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

    ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

    Nasional
    Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

    Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

    Nasional
    Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

    Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

    Nasional
    Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

    Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

    Nasional
    KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

    KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

    Nasional
    Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

    Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

    Nasional
    Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

    Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

    Nasional
    Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

    Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

    Nasional
    Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

    Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

    Nasional
    Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

    Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X