Kompas.com - 29/06/2013, 08:19 WIB
Angota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Suding, saat memasukkan kertas pemilihan ke dalam kotak suara dalam proses seleksi calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2011).  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Angota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Suding, saat memasukkan kertas pemilihan ke dalam kotak suara dalam proses seleksi calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2011).
|
EditorPalupi Annisa Auliani

5. Ribka Tjiptaning
Dijatuhi sanksi oleh Badan Kehormatan DPR berupa larangan memimpin rapat panitia khusus atau panitia kerja di DPR terkait kasus ayat tembakau yang hilang dalam UU Kesehatan.


PKS: 4 orang
1. Zulkieflimansyah
Melakukan pelanggaran etika ringan dalam kasus permintaan barang atau upeti kepada BUMN.

2. Adang Darajatun
Tidak bersedia menyampaikan informasi keberadaan istrinya (Nunun Nurbaeti) kepada KPK saat Nunun menjadi buron kasus cek perjalanan.

3. Fahri Hamzah
Mendorong pembubaran KPK.

4. Nasir Djamil
Mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut.

 

Partai Gerindra: 3 orang

1. Desmond J Mahesa
Disebut oleh saksi (AKBP Thedy Rusmawan) dalam persidangan kasus simulator (28 Mei 2013) menerima uang untuk memperlancar proyek simulator SIM.

2. Vonny Anneke Panambunan
Mantan terpidana kasus korupsi Bandara Loa Kulu di Kutai Kartanegara. Vonny divonis 1,5 tahun penjara (Mei 2008).

3. Pius Lustrilanang
Disebut ngotot mendukung perencanaan gedung baru parlemen.

PPP: 2 orang
1. Ahmad Yani
Mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut.

2. M Achmad Farial
Disebut oleh JPU menerima uang dalam kasus solar home system (SHS) dan hal tersebut juga diakui oleh terdakwa Kosasih Abas.

Hanura: 1 orang
1. Syarifuddin Sudding
Mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut.

PKB: 1 orang
1. Abdul Kadir Karding
Disebut oleh Yulianis dalam persidangan tipikor (4 Oktober 2012) turut serta dalam menggiring sejumlah proyek bersama Grup Permai

PBB: 1 orang
1. Nazaruddin Sjamsuddin
Terpidana kasus dana taktis KPU dan asuransi.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

    Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

    Nasional
    KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

    KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

    Nasional
    Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

    Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

    Nasional
    Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

    Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

    Nasional
    RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

    RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

    Nasional
    Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

    Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

    Nasional
    KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

    KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

    Nasional
    Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

    Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

    Nasional
    Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

    Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

    Nasional
    Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

    Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

    Nasional
    Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

    Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

    Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

    Nasional
    Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

    Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

    Nasional
    Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

    Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

    Nasional
    Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

    Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.