Sudding: Data ICW, Pembunuhan Karakter

Kompas.com - 29/06/2013, 08:19 WIB
Angota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Suding, saat memasukkan kertas pemilihan ke dalam kotak suara dalam proses seleksi calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2011).  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Angota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Suding, saat memasukkan kertas pemilihan ke dalam kotak suara dalam proses seleksi calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2011).
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding menjadi salah satu politisi yang masuk dalam daftar Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai caleg yang diragukan komitmennya dalam memberantas masalah hukum. Sudding pun balik menuding ICW telah melakukan pembunuhan karakter.

"Tudingan itu sudah mengarah pada fitnah dan character assassination," sergah Sudding, Jumat (28/6/2013) malam. Argumentasi yang dibangun ICW untuk mendukung mengklasifikasikan dugaan meragukannya komitmen pemberantasan persoalan hukum adalah pernyataan para politisi terhadap revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sudding mengatakan rencana revisi UU KPK tidaklah dalam konteks melemahkan KPK, tetapi justru untuk menyinergikan antarinstitusi penegak hukum. "(Tujuannya agar) tidak terjadi kegaduhan dalam penegakan hukum yang dilakukan antar-para penegak hukum seperti kasus cicak-buaya," papar Sudding.

Di dalam daftar ICW itu, komitmen Sudding diragukan lantaran dianggap mendukung revisi UU KPK yang dinilai melemahkan kewenangan lembaga anti-korupsi itu. Sudding mengaku dia tidak pernah berniat melemahkan KPK karena sebelumnya dia adalah salah satu pendukung agar KPK memiliki gedung baru. "Apa itu juga dianggap memperlemah KPK? Pada saat itu hampir saja tidak disetujui kalau bukan saya yang memulai memberikan persetujuan pembangunan gedung itu," ucap Sudding.

Karenanya, anggota Komisi III DPR ini pun siap melaporkan ICW ke aparat penegak hukum. "Saya siap menempuh julur hukum supaya tidak seenaknya ICW melakukan tudingan dan fitnah terhadap seseorang. Rencananya, Senin akan saya laporkan," kata Sudding.

Untuk diketahui, ICW mengeluarkan data 36 nama caleg yang diragukan komitmen antikorupsinya. Indikator yang digunakan ICW adalah perkara hukum yang menyeret para caleg, status sebagai mantan terpidana, hingga dianggap mendukung pelemahan kewenangan KPK.

Dari 36 nama itu, hanya Sudding yang berasal dari Partai Hanura.

Berikut ini daftar lengkap 36 caleg dengan komitmen anti-koupsi yang diragukan, versi ICW:

Partai Demokrat: 10 orang
1. Edhie Baskoro Yudhoyono
Laporan dugaan pencemaran nama baik oleh Ibas kepada Yulianis dinilai oleh LPSK menghambat pemberantasan korupsi.

2. Mirwan Amir
Saksi Mindo Rosalina M dalam persidangan menyebutkan peran yang bersangkutan sebagai "Ketua Besar" yang menerima uang dari proyek wisma atlet.

3. Jhonny Allen Marbun
Disebut oleh Abdul Hadi Jamal (tersangka kasus korupsi pembangunan dermaga dan bandara Indonesia timur) menerima uang Rp 1 miliar dalam proyek yang sama.

4. Achsanul Qosasi
Melakukan pelanggaran etika ringan dalam kasus permintaan barang atau upeti kepada BUMN.

5. Ignatius Mulyono
Membantu pengurusan sertifikat Hambalang atas permintaan Anas Urbaningrum.

6. Muhammad Nasir
Audit BPK menyebut nama Muhammad Nasir termaktub dalam akta kepemilikan PT Anugerah Nusantara.

7. Sutan Bhatoegana
Disebut oleh JPU menerima uang dalam kasus solar home system (SHS) dan hal tersebut juga diakui oleh terdakwa Kosasih Abas.

8. Marzuki Alie
Pernah menyampaikan wacana pembubaran KPK. (Baca pula: Penyataan Kontroversial Marzuki Alie).

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

    UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

    Nasional
    UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

    UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

    Nasional
    Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

    Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

    Nasional
    Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

    Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

    Nasional
    Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

    Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

    Nasional
    Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

    Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

    Nasional
    Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

    Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
     Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

    Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

    Nasional
    Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

    Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

    Nasional
    Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

    Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

    Nasional
    Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

    Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

    Nasional
    Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

    Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

    Nasional
    Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

    Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

    Nasional
    New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

    New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

    Nasional
    Gugus Tugas Petakan Risiko Penyebaran Covid-19 Jadi Zona Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah

    Gugus Tugas Petakan Risiko Penyebaran Covid-19 Jadi Zona Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X