Kompas.com - 28/06/2013, 19:47 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) yang dipimpin pengusaha Arifin Panigoro melaporkan indikasi kongkalikong antara oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan pihak tertentu berkaitan dengan penyusunan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan.

Menurut Komnas PT, ada dugaan permainan di badan legislasi DPR dalam penyusunan RUU tersebut. “Dugaannya begitu, baleg,” ujar Arifin seusai menyampaikan laporannya kepada KPK, Jumat (28/6/2013).

Menurut Arifin, dia dan anggota Komnas PT lainnya diterima Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto. Mengenai detil laporan dan pihak yang dilaporkan, Arifin enggan mengungkapkannya. “Semua yang ada hubungan dengan suap, korupsi pasti kita laporkan,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, ada kejanggalan dalam penyusunan RUU tersebut. RUU Pertembakauan yang ada saat itu, katanya, bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan yang sudah ada. “Kita inginkan unsur kesehatan yang ditonjolkan,” kata pemilik Kelompok Usaha Medco ini.

Arifin juga mengatakan bahwa laporan Komnas PT ini merupakan kelanjutan dari laporan beberapa waktu lalu. Ada sejumlah data yang diserahkan KPK dalam melengkapi dokumen sebelumnya.

“Sudah ada beberapa hal yang disampaikan sebelumnya, kita follow up, teman-teman memberikan bahan-bahan yang baru, itu lebih banyak berproses di DPR. Bentuknya kan dulu ada UU kesehatan, itu sudah berproses di MK, sudah beres, sekarang ada lagi disebutnya UU Pertembakauan, kira-kira begitulah,” tutur Arifin.

Adapun RUU Pertembakauan, merupakan salah satu RUU yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013. RUU ini diusulkan pada Oktober 2012 kemudian masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013 dalam waktu dua bulan setelah diusulkan. Sejak awal, Komnas Pengendalian Tembakau menolak RUU Pertembakauan tersebut. Komnas bahkan mendesak agar RUU ini dibatalkan.

Ada dugaan bahwa RUU Pertembakauan ini membawa kepentingan industri rokok. Pengaturan tentang tembakau di DPR memang mengalami tarik-ulur sejak 2009. Kala itu, masuk usulan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (PDPTK). Basis RUU ini kesehatan, yakni pengendalian dampak tembakau bagi kesehatan. Namun, nasib RUU ini tidak jelas, hingga tiba-tiba munculah RUU Pertembakauan yang dinilai sebagian kalangan mengesampingkan aspek kesehatan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

Nasional
Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Nasional
AHY: Koalisi Itu Penuh Misteri karena Tidak Semua dalam Kendali Kita

AHY: Koalisi Itu Penuh Misteri karena Tidak Semua dalam Kendali Kita

Nasional
Nasdem Deklarasikan Anies, Pakar Prediksi Pembentukan Koalisi 2024 Lebih Cepat

Nasdem Deklarasikan Anies, Pakar Prediksi Pembentukan Koalisi 2024 Lebih Cepat

Nasional
SETARA Institute Soroti Penggunaan Gas Air Mata sebagai Prosedur Pengendalian Massa

SETARA Institute Soroti Penggunaan Gas Air Mata sebagai Prosedur Pengendalian Massa

Nasional
Jokowi Terbitkan Keppres TGIPF Kanjuruhan Hari Ini

Jokowi Terbitkan Keppres TGIPF Kanjuruhan Hari Ini

Nasional
Jokowi Akan Berikan Langsung Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Akan Berikan Langsung Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Prabowo Lawan Anies di Pilpres 2024, Gerindra: Melawan Siapa Pun Kita Siap

Prabowo Lawan Anies di Pilpres 2024, Gerindra: Melawan Siapa Pun Kita Siap

Nasional
Terkait Tragedi Kanjuruhan, Ketua DPR: Evaluasi Penyelenggaraan dan Prosedur Penanganan Suporter

Terkait Tragedi Kanjuruhan, Ketua DPR: Evaluasi Penyelenggaraan dan Prosedur Penanganan Suporter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.