Kompas.com - 28/06/2013, 19:24 WIB
Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESKetua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini tak begitu percaya dengan hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga, termasuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid bahkan meminta lembaga survei introspeksi karena realitas dan hasil survei ternyata tidak sesuai.

“Jadi dua lembaga survei merilis hasil, dalam waktu bersamaan satu di Bandung dan Bangka. Kalau di dua survei itu PKS disebut tidak lolos PT (parliamentary treshold), tapi di dua daerah itu PKS nomor satu. Jika lembaga survei mengatakan jika pemilu dilakukan hari ini, maka rakyat sudah memberikan jawaban,” ucap Hidayat saat dihubungi, Jumat (28/6/2013).

Menurut Hidayat, lembaga survei saat ini memetik keuntungan dari munculnya era demokrasi. Namun, Hidayat mengingatkan agar lembaga-lembaga survei itu memposisikan dirinya secara profesional dan proporsional. “Mestinya lembaga survei juga malah instropeksi, tapi bagi kami apa pun survei ini bagian dari berkah demokrasi, memposisikan sewajarnya saja,” imbuh Hidayat.

Hidayat menuturkan PKS tidak akan terlalu responsif menanggapi hasil survei LIPI. Ia menuturkan yang harus diperhatikan hanyalah suara rakyat. Ia yakin suara simpatisan PKS akan memanangkan partai ini.

LIPI merilis hasil survei nasional mengenai partisipasi politik dan perilaku memilih pra-Pemilu 2014. Survei yang dilakukan pada 10-31 Mei 2013 itu menjelaskan, PDI-P dan Partai Golkar berada pada peringat teratas. PDI-P memperoleh 14,9 persen, kemudian Golkar 14,5 persen. Sementara Partai Demokrat berada di angka 11,1 persen.

Di peringkat berikutnya, diduduki Partai Gerindra 7,4 persen; PKB 5,6 persen; dan PPP 2,9 persen. Sementara PKS diperkirakan akan meraih 2,6 persen suara; disusul PAN 2,5 persen; Partai Nasdem 2,2 persen; Partai Hanura 1,9 persen; PBB 0,6 persen; dan PKPI 0,3 persen.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X