Kompas.com - 28/06/2013, 15:47 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA LUCKY PRANSISKAKetua Umum Partai Hanura Wiranto. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
|
EditorGlori K. Wadrianto

SURABAYA, KOMPAS.com — Survei Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meletakkan Partai Hanura di posisi buncit terkait partisipasi politik dan perilaku memilih pra-Pemilu 2014.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengaku tidak terganggu. Menurut Wiranto, survei LIPI masih bersifat subyektif karena belum tentu di lembaga survei lain hasilnya sama.

''Itu kan hanya satu lembaga survei, coba anda lihat survei dari lembaga lain, kita masih di urutan keempat,'' katanya seusai menghadiri Rapat Anggota Tahunan ke-32 Koperasi Pemuda Indonesia di Kampus Universitas Dr Soetomo Surabaya, Jumat (28/6/2013).

Wiranto meyakini masyarakat sudah dapat membaca hasil survei secara dewasa. "Hanura tidak akan protes, biar masyarakat yang menilai," ungkap Wiranto.

Kemarin, LIPI merilis hasil survei nasional mengenai partisipasi politik dan perilaku memilih pra-Pemilu 2014. Survei yang dilakukan pada 10-31 Mei 2013 itu menjelaskan, PDI-P dan Partai Golkar berada pada peringat teratas.

PDI-P memperoleh 14,9 persen, kemudian Golkar 14,5 persen. Sementara Partai Demokrat berada di angka 11,1 persen. Di peringkat berikutnya, diduduki Partai Gerindra 7,4 persen; PKB 5,6 persen; dan PPP 2,9 persen.

Sementara PKS diperkirakan akan meraih 2,6 persen suara; disusul PAN 2,5 persen; Partai Nasdem 2,2 persen; Partai Hanura 1,9 persen; PBB 0,6 persen; dan PKPI 0,3 persen. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

    Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

    Nasional
    Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

    Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

    Nasional
    Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

    Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

    Nasional
    Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

    Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

    [POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

    Nasional
     Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

    Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

    Nasional
    Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

    Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

    Nasional
    Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

    Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

    Nasional
    Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

    Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

    Nasional
    Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

    Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

    Nasional
    Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

    Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

    Nasional
    Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

    Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

    Nasional
    Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

    Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

    Nasional
    Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

    Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

    Nasional
    Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

    Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X