Kompas.com - 28/06/2013, 11:07 WIB
Logo PKS googleLogo PKS
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Presiden (Pilpres) Nomor 42 Tahun 2008 masih tarik ulur di Badan Legislasi DPR. Dari hasil rapat Baleg terakhir, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berubah sikap.

Sebelumnya, PKS bersikeras agar salah satu poin tentang presidential threshold diubah. Kini, sikapnya berubah dan menyatakan PT tak perlu diubah, tetap 20 persen.

"PKS posisinya mempertahankan PT yang sekarang karena sulit kalau PT terlalu kecil. Secara psikologis jika angka terlalu kecil menggambarkan pemerintah yang tidak stabil," ujar Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim saat dihubungi Jumat (28/6/2013).

Sementara jika PT besar, lanjutnya, itu bisa membuat pemerintahan lebih stabil karena capres terpilih nantinya mendapat dukungan yang besar. Hakim yakin PKS bisa lolos dari presidential threshold dalam UU Pilpres terdahulu, yakni 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara nasional.

"Kami yakin sampai suara begitu. Kami mau mencalonkan capres sendiri," ujar Hakim.

Meski menghendaki PT tidak berubah, Hakim mengatakan, PKS tetap menyarankan adanya revisi di sejumlah pasal dalam UU Pilpres. Salah satunya ialah terkait keuangan hingga persoalan kampanye.

Sikap PKS yang tetap menginginkan agar PT tetap 20 persen ini berbeda dengan sikap sebelumnya yang disampaikan pada rapat Baleg bulan April lalu.

Ketika itu, PKS mengungkapkan bahwa PT harus diubah karena perlu memberikan peluang bagi hadirnya capres-capres alternatif. Namun, PKS memang belum pernah menyebutkan angka PT yang diinginkannya.

Hingga kini, pembicaraan RUU Pilpres mentok di Baleg. Masing-masing fraksi masih terbelah antara yang menyatakan UU Pilpres tak perlu direvisi dengan pihak yang menyatakan UU Pilpres perlu diubah. Kebanyakan dari fraksi masih terfokus pada PT. Mereka mengajukan persentase masing-masing.

Partai-partai besar, seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa, menyusul kemudian PKS, merasa PT tak perlu diubah. Sementara partai menengah, seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai Gerindra, menginginkan PT diubah serendah mungkin.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Membaca Isyarat Jokowi soal Pimpinan Ibu Kota Baru Berlatar Arsitek dan Kepala Daerah, Siapa Dia?

    Membaca Isyarat Jokowi soal Pimpinan Ibu Kota Baru Berlatar Arsitek dan Kepala Daerah, Siapa Dia?

    Nasional
    Kombes Riko Dicopot Imbas Diduga Terima Suap, Irwasda Polda Sumut Jadi Plh Kapolrestabes Medan

    Kombes Riko Dicopot Imbas Diduga Terima Suap, Irwasda Polda Sumut Jadi Plh Kapolrestabes Medan

    Nasional
    Jokowi Incar Arsitek yang Pernah Pimpin Daerah Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Realistiskah?

    Jokowi Incar Arsitek yang Pernah Pimpin Daerah Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Realistiskah?

    Nasional
    Ma’ruf Terima Kunjungan Wakil Indonesia di Moto3 GP 2022, Pebalap Mario Suryo Aji

    Ma’ruf Terima Kunjungan Wakil Indonesia di Moto3 GP 2022, Pebalap Mario Suryo Aji

    Nasional
    Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

    Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

    Nasional
    Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

    Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

    Nasional
    Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

    Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

    Nasional
    Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

    Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

    Nasional
    Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

    Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

    Nasional
    Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

    Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

    Nasional
    Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

    Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

    Nasional
    Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota 'Nusantara' yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

    Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota "Nusantara" yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

    Nasional
    Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

    Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

    Nasional
    Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

    Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

    Nasional
    Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

    Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.