Kompas.com - 28/06/2013, 11:07 WIB
Logo PKS googleLogo PKS
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Presiden (Pilpres) Nomor 42 Tahun 2008 masih tarik ulur di Badan Legislasi DPR. Dari hasil rapat Baleg terakhir, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berubah sikap.

Sebelumnya, PKS bersikeras agar salah satu poin tentang presidential threshold diubah. Kini, sikapnya berubah dan menyatakan PT tak perlu diubah, tetap 20 persen.

"PKS posisinya mempertahankan PT yang sekarang karena sulit kalau PT terlalu kecil. Secara psikologis jika angka terlalu kecil menggambarkan pemerintah yang tidak stabil," ujar Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim saat dihubungi Jumat (28/6/2013).

Sementara jika PT besar, lanjutnya, itu bisa membuat pemerintahan lebih stabil karena capres terpilih nantinya mendapat dukungan yang besar. Hakim yakin PKS bisa lolos dari presidential threshold dalam UU Pilpres terdahulu, yakni 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara nasional.

"Kami yakin sampai suara begitu. Kami mau mencalonkan capres sendiri," ujar Hakim.

Meski menghendaki PT tidak berubah, Hakim mengatakan, PKS tetap menyarankan adanya revisi di sejumlah pasal dalam UU Pilpres. Salah satunya ialah terkait keuangan hingga persoalan kampanye.

Sikap PKS yang tetap menginginkan agar PT tetap 20 persen ini berbeda dengan sikap sebelumnya yang disampaikan pada rapat Baleg bulan April lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketika itu, PKS mengungkapkan bahwa PT harus diubah karena perlu memberikan peluang bagi hadirnya capres-capres alternatif. Namun, PKS memang belum pernah menyebutkan angka PT yang diinginkannya.

Hingga kini, pembicaraan RUU Pilpres mentok di Baleg. Masing-masing fraksi masih terbelah antara yang menyatakan UU Pilpres tak perlu direvisi dengan pihak yang menyatakan UU Pilpres perlu diubah. Kebanyakan dari fraksi masih terfokus pada PT. Mereka mengajukan persentase masing-masing.

Partai-partai besar, seperti Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa, menyusul kemudian PKS, merasa PT tak perlu diubah. Sementara partai menengah, seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai Gerindra, menginginkan PT diubah serendah mungkin.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

    Nasional
    Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

    Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

    Nasional
    Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

    Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

    Nasional
    Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

    Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

    Nasional
    Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

    Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

    Nasional
    Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

    Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

    Nasional
    Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

    Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

    Nasional
    Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

    Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

    Nasional
    Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

    Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

    Nasional
    Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

    Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

    Nasional
    Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

    Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

    Nasional
    Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

    Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

    Nasional
    Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

    Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

    Nasional
    Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

    Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

    Nasional
    Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

    Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.