Kompas.com - 28/06/2013, 09:10 WIB
Pemilu, pembuat pilu KOMPASPemilu, pembuat pilu
EditorCaroline Damanik

Oleh Saldi Isra

Apakah ”pemilu” lebih tepat dimaknai sebagai pemilihan umum atau sebagai pembuat pilu? Pertanyaan yang cenderung nyeleneh ini muncul setelah melihat beberapa perkembangan terakhir. Contoh paling mutakhir, sebagaimana dilansir Komisi Pemilihan Umum, sejumlah calon sementara anggota DPR keberatan daftar riwayat hidupnya dipublikasikan.

Meskipun secara kuantitas hanya 140 nama yang keberatan (Kompas, 26/6), kejadian ini menjadi bukti awal adanya kesenjangan antara rakyat dan calon wakil mereka di lembaga perwakilan. Jika dalam status ”calon sementara” saja menghindar dari prinsip keterbukaan, bukan tidak mungkin pada saat menjadi anggota DPR mereka bertindak di luar logika rakyat.

Dalam konteks demokrasi, pemilu tak hanya dimaksudkan untuk menghadirkan mandat baru bagi suatu pemerintahan, tetapi juga memilih pemimpin yang kredibel. Membiarkan pemilu minus keterbukaan sama saja dengan memilih ”kucing dalam karung” dan berpeluang memberikan mandat politik kepada penjahat.

Rangkaian kepiluan

Keberatan membuka daftar riwayat hidup hanya salah satu dari peristiwa memilukan dalam penyelenggaraan pemilu di negeri ini. Sebelumnya, tersiar pula data yang tidak kalah memilukan, yaitu lebih dari 62 persen calon sementara anggota DPR yang diajukan partai politik berdomisili dalam wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

Bagi sebagian partai politik peserta pemilu, angka itu pasti tidak sepenuhnya dilihat sebagai persoalan serius dalam konsep representasi. Penumpukan calon di Jabodetabek akan menghadirkan pula anggota DPR yang secara faktual bukan berasal dari atau mewakili daerah pemilihan. Karena itu, tidak terlalu berlebihan pula bentangan fakta selama ini banyak anggota DPR hilang keterikatan dan ketersambungan dengan pemilih setelah pelaksanaan pemilu.

Dengan komposisi seperti itu, sebagian anggota DPR kehilangan legitimasi secara signifikan untuk merepresentasikan kepentingan daerah pemilihan. Karena itu, tidak perlu heran jika dari satu periode ke periode pemilihan yang lain seorang calon memilih daerah pemilihan yang berbeda. Selain menegasikan signifikansi daerah pemilihan, parpol yang memilih dan mempertahankan pola seperti ini gagal keluar dari sentralisme kekuasaan di tengah tuntutan desentralisasi.

Tidak hanya dalam soal jumlah yang tersentralisasi di Jabodetabek, daerah kian pilu juga karena parpol cenderung menempatkan calon yang tak berdomisili di daerah pemilihan pada nomor urut kecil. Bahkan, sebagian terbukti tak menunjukkan kepedulian di daerah pemilihan dan sebagian hadir dengan catatan bermasalah. Benar, yang terpilih adalah mereka yang meraih suara terbanyak, tetapi merujuk pengalaman yang ada, calon yang berada di nomor urut kecil memiliki peluang lebih besar terpilih.

Selain gambaran di tahapan pencalonan, kepiluan lain juga dapat ditelusuri dari praktik politik uang yang makin masif. Sadar atau tidak, penyelenggaraan pemilu dalam beberapa waktu terakhir benar-benar menjebak rakyat dalam memilih. Anjuran ”terima uangnya, tetapi jangan pilih orangnya” gagal mencegah meruyaknya praktik politik uang. Bahkan, dalam batas-batas tertentu, anjuran tersebut telah memerosokkan pemilih kian pragmatis dan permisif dalam politik uang.

Halaman:
Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

    BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

    Nasional
    Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

    Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

    Nasional
    ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

    ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

    Nasional
    BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

    BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

    UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

    UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

    UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

    UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

    Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

    Nasional
    UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

    UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

    Nasional
    Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

    Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

    Nasional
    Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

    Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X