Kompas.com - 28/06/2013, 09:09 WIB
Seorang warga menunjukkan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diterimanya di Kantor Pos Pembantu, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Kamis (27/6/2013).   SERAMBI/BUDI FATRIA Seorang warga menunjukkan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diterimanya di Kantor Pos Pembantu, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Kamis (27/6/2013).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifudin Suding menilai, pemerintah hanya mengambil jalan pintas dengan menggulirkan program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ia mengatakan, BLSM berjalan tanpa diikuti dengan data terbaru penerima. BLSM diberikan kepada 15,5 juta masyarakat yang terkena dampak langsung dari naiknya harga BBM bersubsidi.

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufry mengatakan, sumber data yang digunakan untuk pendistribusian BLSM merupakan data tahun 2011. Alasan pemerintah ialah untuk mempermudah dan tidak repot dalam penyalurannya.

"Saya kira begitulah cara kerja pemerintah kita saat ini, mengambil jalan pintasnya saja tanpa memikirkan dampak atau implikasi atas kebijakan apa yang akan diambil," kata Suding saat dihubungi, Jumat (28/6/2013) pagi.

Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan, pemberian BLSM perlu mendapat sorotan karena kenaikan harga BBM berimplikasi pada daya beli masyarakat dan potensial meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Ia mendesak pemerintah menyalurkan BLSM menggunakan data akurat agar pembagiannya tepat sasaran. Pemerintah juga dinilai tidak transparan dengan data keluarga penerima bantuan Rp 150.000 per bulan tersebut.

Suding khawatir penyaluran BLSM tidak tepat sasaran dan tak ada waktu untuk mengevaluasi mengingat diberikan hanya dalam waktu 4 bulan.

"Apakah tepat sasaran? Bagaimana mengidentifikasi penerima ini? Kan tidak jelas, tidak transparan. Akan kami soroti, pasti itu," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pembagian BLSM dilakukan di kantor pos menggunakan Kartu Penjamin Sosial (KPS). Kartu tersebut telah mulai dibagi pemerintah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebelum harga BBM bersubsidi resmi naik pada 22 Juni pekan lalu.

Sampai saat ini, KPS telah diberikan lebih dari setengah jumlah penerima di seluruh Indonesia. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menargetkan pembagian KPS selesai pada 1 Juli mendatang.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

    Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

    Nasional
    Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

    Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

    Nasional
    Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

    Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

    Nasional
    Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

    Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

    Nasional
    Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

    Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

    Nasional
    Panglima TNI: Vaksinasi Covid-19 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai 26 Juni

    Panglima TNI: Vaksinasi Covid-19 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai 26 Juni

    Nasional
    UPDATE: Tambah 16 di Spanyol, Total 5.056 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    UPDATE: Tambah 16 di Spanyol, Total 5.056 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Tolak Jabatan Tiga Periode | Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

    [POPULER NASIONAL] Tolak Jabatan Tiga Periode | Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

    Nasional
    Satgas Covid-19 Minta Masyarakat 18 Tahun ke Atas yang Ingin Divaksinasi Tak Dipersulit Administrasi

    Satgas Covid-19 Minta Masyarakat 18 Tahun ke Atas yang Ingin Divaksinasi Tak Dipersulit Administrasi

    Nasional
    Eijkman: Akurasi Antigen Deteksi Covid-19 Lebih Rendah dari PCR

    Eijkman: Akurasi Antigen Deteksi Covid-19 Lebih Rendah dari PCR

    Nasional
    PPKM Skala Mikro Diperketat, Mendagri Rilis Instruksi Nomor 14 Tahun 2021

    PPKM Skala Mikro Diperketat, Mendagri Rilis Instruksi Nomor 14 Tahun 2021

    Nasional
    Desakan Tunda Belajar Tatap Muka Terbatas di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

    Desakan Tunda Belajar Tatap Muka Terbatas di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    PPATK Laporkan 80 Transaksi Mencurigakan Terkait APBD dan Dana Otsus Papua

    PPATK Laporkan 80 Transaksi Mencurigakan Terkait APBD dan Dana Otsus Papua

    Nasional
    Stafsus Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 untuk Penyandang Disabilitas Diprioritaskan

    Stafsus Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 untuk Penyandang Disabilitas Diprioritaskan

    Nasional
    Mensos Risma Sebut Mikro 'Lockdown' Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

    Mensos Risma Sebut Mikro "Lockdown" Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X