Kompas.com - 27/06/2013, 23:05 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik Sandro GatraKetua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan pembenahan terhadap proses penyelenggaraan pemilu di daerah. Hal itu menyusul banyaknya kasus pelanggaran pemilu yang didaftarkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP).

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, setidaknya terdapat 189 kasus pelanggaran pemilu yang telah didaftarkan ke DKPP. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 kasus dinyatakan memenuhi syarat untuk disidangkan. “Dari 80-an yang memenuhi syarat untuk disidangkan, sekitar 40 kasus dinyatakan terbukti, 40-an sisanya dinyatakan tidak terbukti,” kata Husni di Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Husni mengungkapkan, putusan yang dikeluarkan DKPP terkait pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu daerah pun bervariasi, mulai dari teguran ringan hingga teguran keras. Bahkan tidak sedikit pula akibat keputusan tersebut, anggota KPU Daerah harus dipecat dari keanggotaannya.

"Kita selalu memperingatkan bahwa penyelenggara pemilu itu harus profesional, harus bersikap berdasarkan hukum, harus bersikap berdasarkan etika," ujarnya.

Husni menambahkan, walaupun ada sejumlah anggota KPU daerah yang harus mendapatkan sanksi akibat bekerja tidak profesional, namun masih banyak juga yang bekerja dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari kerja sama antarlembaga penyelenggara pemilu yang selalu memberi masukan satu sama lain.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas: Masih Periksa Saksi

    Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas: Masih Periksa Saksi

    Nasional
    Angka Kematian Akibat Covid-19 Tembus 100.000 Kasus, Ini 10 Provinsi dengan Kasus Kematian Tertinggi

    Angka Kematian Akibat Covid-19 Tembus 100.000 Kasus, Ini 10 Provinsi dengan Kasus Kematian Tertinggi

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

    [POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

    Nasional
    Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

    Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

    Nasional
    Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

    Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

    Nasional
    Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

    Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

    Nasional
    Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

    Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

    Nasional
    Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

    Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

    Nasional
    Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

    Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

    Nasional
    Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

    Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

    Nasional
    Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

    Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

    Nasional
    Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

    Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

    Nasional
    Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

    Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

    Nasional
    Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

    Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

    Nasional
    Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

    Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X