Kompas.com - 27/06/2013, 23:05 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik Sandro GatraKetua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan pembenahan terhadap proses penyelenggaraan pemilu di daerah. Hal itu menyusul banyaknya kasus pelanggaran pemilu yang didaftarkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP).

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, setidaknya terdapat 189 kasus pelanggaran pemilu yang telah didaftarkan ke DKPP. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 kasus dinyatakan memenuhi syarat untuk disidangkan. “Dari 80-an yang memenuhi syarat untuk disidangkan, sekitar 40 kasus dinyatakan terbukti, 40-an sisanya dinyatakan tidak terbukti,” kata Husni di Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Husni mengungkapkan, putusan yang dikeluarkan DKPP terkait pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu daerah pun bervariasi, mulai dari teguran ringan hingga teguran keras. Bahkan tidak sedikit pula akibat keputusan tersebut, anggota KPU Daerah harus dipecat dari keanggotaannya.

"Kita selalu memperingatkan bahwa penyelenggara pemilu itu harus profesional, harus bersikap berdasarkan hukum, harus bersikap berdasarkan etika," ujarnya.

Husni menambahkan, walaupun ada sejumlah anggota KPU daerah yang harus mendapatkan sanksi akibat bekerja tidak profesional, namun masih banyak juga yang bekerja dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari kerja sama antarlembaga penyelenggara pemilu yang selalu memberi masukan satu sama lain.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

    Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

    Nasional
    TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

    TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

    Nasional
    Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

    Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

    Nasional
    Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

    Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

    Nasional
    KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

    KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

    Nasional
    Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

    Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

    Nasional
    Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

    Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

    Nasional
    Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

    Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

    [POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

    Nasional
    Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

    Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

    Nasional
    Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

    Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

    Nasional
    Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

    Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

    Nasional
    Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

    Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

    Nasional
    Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

    Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

    Nasional
    Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

    Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X