Kompas.com - 27/06/2013, 17:08 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (31/1/2013). Lutffi diperiksa KPK terkait dugaan korupsi proyek impor daging sapi.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPresiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq dibawa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (31/1/2013). Lutffi diperiksa KPK terkait dugaan korupsi proyek impor daging sapi.
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah pihak mempertanyakan dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, terdakwa kasus suap kuota impor daging sapi.

Anggota tim pengacara Luthfi, M Assegaf, mengatakan, awalnya KPK menuduh Luthfi akan menerima sejumlah uang suap dari Ahmad Fathanah yang tertangkap dalam operasi KPK. Saat itu, penyidik KPK mendatangi Kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, saat yang bersangkutan tengah memimpin rapat internal PKS.

"LHI (Luthfi) sedang memimpin rapat PKS, terus datang penyidik KPK bawa surat penangkapan. Kan lucu, tertangkap tangan kok bawa surat penangkapan," kata Assegaf di Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Menjadi semakin aneh, kata Assegaf, saat Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan penangkapan Luthfi dalam rangka serangkaian operasi tangkap tangan. "Saya bingung apa maksudnya itu," ujarnya.

Assegaf melanjutkan, tuduhan Luthfi kemudian bergeser menjadi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal itu terungkap saat KPK memeriksa para wanita cantik di sekeliling Ahmad Fathanah. "Terus jadi festivalisasi saat KPK memunculkan semua cewek yang diduga menerima uang. Peristiwa festivalisasi menjadikan kasus ini lebih menarik, melebihi kasus hukumnya," ujar Assegaf.

Di tempat yang sama, Ketua Hukum Acara Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, menyampaikan hal senada. Menurutnya, dakwaan kepada seseorang harus diputuskan secara hati-hati dan tak boleh berubah-ubah.

"Harus pasti dakwaan apa yang didakwakan kepada seseorang. Jadi sekali memberi dakwaan tidak boleh berubah dan harus jelas, memberikan keadilan dan kepastian hukum," kata Chudry.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua Komite Pemantau KPK Taufik Riyadi mengaku heran dengan berubahnya dakwaan untuk Luthfi. Baginya, KPK berubah-ubah dalam mendakwa Luthfi. 

"Diawali dengan dakwaan LHI tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi, meski tidak terbukti. Dan kemudian jadi disangkakan dalam tindak pidana pencucian uang di mana predict crime-nya belum ada tapi penyitaan kendaraan dan aset lainnya dilakukan," ujarnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

    KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

    Nasional
    Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

    Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

    Nasional
    Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

    Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

    Nasional
    Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

    Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

    Nasional
    Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

    Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

    Nasional
    Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

    Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

    Nasional
    TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

    TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

    Nasional
    Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

    Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

    Nasional
    Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

    Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

    Nasional
    Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

    Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

    Nasional
    Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

    Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

    Nasional
    Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

    Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

    Nasional
    Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

    Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

    Nasional
    Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

    Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

    Nasional
    Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

    Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.