Polisi Diminta Usut Aktor Intelektual Pembakaran Lahan di Riau

Kompas.com - 27/06/2013, 14:00 WIB
Zulkifli Hasan,
Menteri Kehutanan KOMPAS/IWAN SETIYAWANZulkifli Hasan, Menteri Kehutanan
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com —
Kepolisian diminta tidak hanya memproses para eksekutor lapangan yang membakar lahan di sejumlah wilayah di Riau. Kepolisian harus memproses juga aktor intelektual pembakaran tersebut.

"Kita sudah meminta agar aparat kepolisian bergerak cepat dan bertindak keras dan tegas. Tentu kalau ada perusahaan apakah lokal atau luar, kalau memang melanggar, kita serahkan kepada kepolisian untuk ditindak secara tegas," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Hal itu dikatakan Zulkifli ketika dimintai tanggapan baru pelaku pembakaran yang ditangkap. Kepolisian menetapkan 14 orang dari warga setempat sebagai tersangka pembakar lahan.

Zulkifli mengatakan, bisa saja ada pencabutan izin jika memang terbukti ada kesengajaan dari perusahaan dengan membakar lahan. Ia membantah pemberitaan yang menyebut ada 170 perusahaan yang membakar lahan.

"Kalau ada yang nakal dan bandel melakukan pembakaran, biar itu kepolisian (yang memproses). Tidak ada toleransi karena undang-undang mengatakan barang siapa melakukan pembakaran hutan atau lahan itu 5 tahun hukumannya. Oleh karena itu, serahkan kepada kepolisian," tambahnya.

Zulkifli menambahkan, laporan terakhir, kondisi di lapangan tinggal sekitar 50 titik api setelah dilakukan hujan buatan dan water boombing. Hanya saja, lantaran cuaca panas ekstrem, titik api bisa bertambah. Untuk itu, katanya, pemerintah terus melakukan evaluasi.

"Mudah-mudahan dalam waktu singkat hotspot itu bisa berkurang. Targetnya mudah-mudahan 10 hari (padam) dengan catatan asal cuaca bersahabat," pungkas Zulkifli.

Seperti diberitakan, asap dari kebakaran tersebut sampai masuk ke Singapura dan Malaysia sehingga menjadi pemberitaan internasional. Pemerintahan kedua negara itu protes keras. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu meminta maaf.

Presiden telah menetapkan kebakaran di Riau sebagai bencana nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana diinstruksikan mengambil alih penanganan dengan dibantu unsur lain.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

    Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

    Nasional
    Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

    Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

    Nasional
    Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

    Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

    Nasional
    Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

    Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

    Nasional
    Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

    Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

    Nasional
    Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

    Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

    Nasional
    Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

    Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

    Nasional
    Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

    Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

    Nasional
    Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

    Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

    Nasional
    Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

    Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

    Nasional
    Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

    Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

    Nasional
    Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

    Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

    Nasional
    Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

    Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

    Nasional
    Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

    Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

    Nasional
    Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

    Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X