Kompas.com - 27/06/2013, 13:41 WIB
Baliho calon presiden pada pemilu 2014 Farhat Abbas terpampang di Jalan Mas Mansyur Jakarta Pusat, Senin (14/1/2013). Baliho berukuran 3x8 meter tersebut bertuliskan Majukan Seni Budaya Bangsa ANDREAN KRISTIANTOBaliho calon presiden pada pemilu 2014 Farhat Abbas terpampang di Jalan Mas Mansyur Jakarta Pusat, Senin (14/1/2013). Baliho berukuran 3x8 meter tersebut bertuliskan Majukan Seni Budaya Bangsa" serta Presiden RI, yaitu "Wajib Sumpah Pocong untuk Tak Korupsi dan Tak KKN" Farhat Abbas Capres Muda. KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTO
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan pengujian Pasal 1 Ayat (4), 8, 9, dan Pasal 13 UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal-pasal tersebut akan diuji dengan Pasal 28 C Ayat (2) UUD 1945. Sidang digelar Kamis (27/6/2013) pukul 15.30 WIB. Pemohon dalam perkara tersebut adalah Farhat Abbas dan Irwan Piliang, yang berniat mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2014.

Dalam persidangan sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, Farhat dan Iwan mengaku merasa dirugikan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut karena menghilangkan kesempatan untuk mencalonkan diri tanpa melalui jalur partai politik.

Pasal 1 Ayat (4) berbunyi, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden, selanjutnya disebut pasangan calon, adalah pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan".

Sementara itu, pasal 18 Ayat (1) berbunyi, "Dalam hal bakal pasangan calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, KPU meminta kepada partai politik dan/atau gabungan partai politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal pasangan calon yang baru sebagai pengganti".

Farhat dan Iwan juga menilai hak partai politik dan warga negara dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden harus sama dan seimbang. Hal itu yang sesuai dengan Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Harapan Besar setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

    Harapan Besar setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

    Nasional
    Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

    Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

    Nasional
    Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

    Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

    Nasional
    Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

    Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

    Nasional
    Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

    Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

    Nasional
    Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

    Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

    Nasional
    Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

    Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

    Nasional
    Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

    Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

    Nasional
    Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

    Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

    Nasional
    Ibu Kota 'Nusantara' Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

    Ibu Kota "Nusantara" Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

    Nasional
    Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

    Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

    Nasional
    Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

    Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

    Nasional
    BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

    BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

    Nasional
    Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak, dalam Bursa Calon Pangkostrad

    Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak, dalam Bursa Calon Pangkostrad

    Nasional
    Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

    Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.